Merdeka.com - 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP), baik perusahaan pertambangan mineral maupun batubara telah dicabut. Ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak juga melakukan eksekusi setelah mendapatkan izin usaha.

Lalu pertanyaannya apakah perusahaan-perusahaan itu bisa kembali mendapatkan kembali IUP-nya?

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjawab hal tersebut. Mantan Ketua Hipmi itu lantas menganalogikan dengan seorang murid yang tidak lulus sekolah.

"Kira-kira begini analoginya. Masa kamu datang mau sekolah lagi ke sekolah itu. Saya terima tidak kira-kira? Susah kan," kata Menteri Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/1).

Sebelumnya, Menteri Bahlil membeberkan alasan Presiden Joko Widodo atau mencabut 2.078 IUP mineral maupun izin usaha tambang batubara. Salah satunya yaitu karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak juga melakukan eksekusi setelah mendapatkan izin usaha.

"Izinnya sudah dikasih, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) sudah dikasih, RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran dan Biaya) tidak dibuat-buat," kata Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (7/1).

Bahlil menemukan banyak kejadian tersebut di lapangan yang membuat pemerintah mencabut ribuan IUP tersebut. Misalnya, izin sudah diberikan, tapi perusahaan atau perorangan tidak jelas. Kemudian, izin diberikan, tapi perusahaan justru mencari orang lagi untuk menjual izin.

"Kayak-kayak begini tidak bisa lagi. Kita harus bicara pada konteks keadilan," ujarnya.