Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membatalkan 6.541 izin prinsip dari penanaman modal asing (PMA) karena tidak melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, dari total itu, izin prinsip yang diperoleh Korea Selatan paling banyak dibatalkan. Sekitar 20 persen dari 6.542 izin prinsip atau sebanyak 621 izin Korea Selatan dibatalkan gara-gara tak melaporkan LKPM.

"Jika berdasarkan rencana investasi, Arab Saudi paling banyak dengan nilai sebesar USD 5,2 miliar atau 22 persen. Sedangkan Korea Selatan sebesar USD 4,6 miliar dengan share sebanyak 20 persen," ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).

Negara lain yang juga banyak dibatalkan izin prinsipnya adalah China 344 izin dengan nilai rencana investasi sebesar USD 1,99 miliar. Disusul Malaysia, 301 izin prinsip dan total rencana investasi USD 1,62 miliar terpaksa dibatalkan izinnya.

"Singapura sebanyak 256 izin prinsip dengan rencana investasi USD 1,79 miliar dan Australia 130 proyek izin prinsip dengan investasi sebesar USD 178,2 juta," jelas dia.

Pemerintah berjanji memenuhi tuntutan pengusaha memperbaiki layanan perizinan penanaman modal. Sebaliknya, pengusaha juga harus memenuhi kewajibannya membayar pajak, membayar upah karyawan, menjaga dan melestarikan lingkungan, melakukan corporate social responsibility dan menyampaikan LKPM secara berkala.

"Jadi sekarang kalau perusahaan mengeluh ke kita, kita lihat terlebih dahulu sudah melapor atau belum. Ada konsekuensinya jika mereka tak memenuhi kewajibannya," katanya.