Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Izin impor hortikultura satu atap mulai berlaku Juni

Izin impor hortikultura satu atap mulai berlaku Juni Pasar Sayur. ©2012 Merdeka.com/sapto anggoro

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mulai memberlakukan sistem satu atap dalam pemberian izin impor hortikultura. Hal tersebut ditujukan agar proses impor dipermudah.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan implementasi pemberian izin satu atap tersebut akan diberlakukan dalam 1-2 bulan mendatang. Kementerian Perdagangan menjadi pihak yang mengeluarkan izin tersebut.

"Ini udah dibahas panjang lebar dan Insya Allah dalam satu dua bulan ini bisa diimplementasi. Jadinya orang itu kan akan ke satu tempat saja untuk mendapatkan IT, RIPH, dan SPI. Tadinya IT di tempat kita, RIPH di tempat pertanian, SPI di tempat kita. Itu nantinya satu, jadi dokumennya cuma satu," ujar dia usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/4).

Gita menegaskan, izin tersebut akan diberlakukan secara online dengan rumah karantina dan bea cukai sehingga masyarakat mengetahui realisasi impornya.

"Jadi kalau mereka dikasih izin, anggaplah 10 kilo, realisasi bulan kapan dan kapan dan baru 1-2 kilogram itu sangat bisa dipantau secara online," tegas dia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan dengan diberlakukan sistem satu atap tersebut maka akan mempercepat proses perizinan impor yang selama ini masih berbelit.

"Ada kesepakatan bilateral dari keduanya di mana dalam sistem satu atap itu akan merespons dengan cepat mulai dari rekomendasi sampai eksekusi dalam pengimporan, demikian juga pengendalian di lapangan agar tidak menyimpang pertanian akan memperketat di bea cukai kita maupun karantina kita yang mengacu pada best practice impor holtikultura di manapun harus dilakukan di karantina," kata dia.

(mdk/rin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag
Pemerintah Izinkan Lagi Bulog Impor Beras 1,6 Juta Ton di 2024, Ini Alasan Kemendag

Tambahan kuota impor ini jadi pelengkap izin impor sebanyak 2 juta ton yang sudah diproses lebih dahulu.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai
Ketahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai

Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.

Baca Selengkapnya
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.

Baca Selengkapnya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai

Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor

Baca Selengkapnya
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol
Komisi XI Ingatkan OJK, Hati-hati Buka Izin Pendaftaran Pinjol

OJK menyebut akan mencabut moratorium perizinan terhadap entitas pinjol baru yang khusus bergerak di sektor produktif dan UMKM.

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Penjualan Pertalite Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Kendala di Belakangnya
Aturan Pembatasan Penjualan Pertalite Tak Kunjung Rampung, Ternyata Ini Kendala di Belakangnya

Proses pembahasan revisi Perpres 191 kembali dilakukan pada Juni 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya