Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Pembiayaan Campuran Dibahas di G20 Bali

Merdeka.com - Para delegasi Development Ministerial Meeting (DMM) G20 menyepakati dua isu besar yang nantinya akan disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT G20) di Bali pada November 2020. Dua kesepakatan tersebut yaitu peta jalan keberlangsungan pembangunan dan biaya pencampuran (blended finance).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa menyampaikan dua isu tersebut saling relevan. Sebab merencanakan sebuah pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan pembiayaan besar.

Suharso mengatakan, untuk mendapatkan dana saat ini tidak lagi hanya menggunakan cara konvensional. Pembiayaan campuran (blended finance), ucapnya, dapat diperoleh dari sektor swasta melalui corporation social responsibility (CSR), atau pajak karbon, atau pendanaan lainnya.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan pembiayaan campuran, atau blended finance, bagi negara-negara berkembang, dengan menunjukkan kepemimpinan dalam implementasi konkret yang akan dilaksanakan selanjutnya," ucap Suharso dalam konferensi pers di Belitung, Kamis (8/9).

90 Persen Pilar Ekonomi di UMKM

Sementara itu, ketahanan pembangunan yang berkelanjutan menurut Suharso berasal dari usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dia mengatakan, 90 persen pilar ekonomi suatu negara ada pada UMKM. Untuk itu, negara-negara G20 sepakat agar ketahanan UMKM perlu dilindungi.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan produktivitas, dan meningkatkan daya saing bagi usaha mikro kecil menengah agar resilien dalam menghadapi guncangan dan tantangan," ucapnya.

"Kami juga berkomitmen untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi guncangan, krisis, dan bencana di masa depan melalui implementasi perlindungan sosial adaptif," sambungnya.