Merdeka.com - "Aku kirim uangnya lewat ATM saja ya," kata Sri kepada temannya.

"Apa ga kena potongan pajak kalau kirim lewat ATM?" tanya temannya.

Berangkat dari itu BI menginginkan adanya kajian dan pembicaraan dengan pemerintah. Ini terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPn). Bank Indonesia tengah gencar-gencarnya mensosialisasikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT), program ini mencontoh penerapan transaksi non-tunai di Korea Selatan, Meksiko, dan Brasil.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pihaknya memberikan insentif satu kemudahan pajak untuk transaksi non-tunai. Contohnya PPn harus bayar 10 persen, nanti bisa dapat diskon kalau seandainya dibayar non-tunai.

"Insentif (kemudahan) itu secara tidak langsung akan menggerakkan masyarakat beralih dari transaksi tunai ke non-tunai," kata Agus, di Jakarta, Senin (20/10).

Bagi masyarakat sering menggunakan transaksi non tunai, Gubernur BI meminta industri keuangan perbankan atau non bank agar memberikan reward (hadiah).

"Kita merekomendasikan dunia keuangan dan non keuangan untuk membuat program semacam lotre. Semua transaksi melalui ATM, bisa diundi untuk diperoleh bagi pemegang ATM," ucapnya.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sepakat pemerintah mendukung adanya gerakan non tunai.

"Menteri keuangan MoU dengan Bank Indonesia agar makin banyak menggunakan transaksi non tunai dalam konteks pengelolaan anggaran," jelas Bambang.

Selama ini, lanjut Bambang, banyak transaksi yang bersifat tunai dikhawatirkan terjadi kebocoran tentunya akan merugikan keuangan negara dan kita semua.

"Kemungkinan ada dana subsidi yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah dengan sistem non-tunai sehingga lebih tepat sasaran," ujarnya.

Bambang menambahkan yang disubsidi harus orangnya, bukan barangnya. Jika orangnya maka harus ada mekanisme tepat dan transparan. Dia menyambut baik untuk menggunakan aliran dana pada penerima bantuan dan subsidi secara non-tunai.