Merdeka.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM, R Sukhyar menegaskan pemberian izin ekspor konsentrat atau bahan mentah hasil bumi Indonesia, akan menguntungkan Indonesia, salah satunya dalam neraca perdagangan.

"Tentu neraca perdagangan di sektor mineral akan mengalami perbaikan. Freeport kan sudah bisa ekspor," kata Sukhyar di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/8).

Freeport telah melakukan nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak karya pada 25 Juli 2014 lalu. Dari hasil kesepakatan ini, Freeport menyepakati enam poin renegosiasi kontrak tawaran pemerintah.

Tetapi, dalam melakukan ekspor ini pemerintah tetap mewajibkan Freeport untuk membayar besaran Bea Keluar (BK) berdasarkan komitmen pembangunan smelter melalui jaminan investasi sebesar 5 persen.

Topik pilihan: bea keluar | Neraca Perdagangan

Freeport sepakat membayar besaran BK yang tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru dengan nilai 7,5 persen. "Kalau sudah deal MoU otomatis dia perlu membayar besaran BK yang telah ditetapkan. Enggak mungkin dia bisa ekspor kalau dia tidak sepakat besaran BK."

Menurut Sukhyar, proses pengapalan konsentrat Freeport melalui pelabuhan akan terdata keseluruhan sesuai syarat yang wajib dijalankan. Dalam setiap pengapalan pun lembaga audit di pelabuhan selalu mencatat berdasarkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

"Semua persyaratan yang berkaitan dengan pengapalan konsentratnya nanti selalu diaudit. Jadi mereka harus tunduk berdasarkan seluruh syarat yang ditetapkan," katanya.