Ini Target RKP 2022, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,8 Persen

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi telah menetapkan sasaran pembangunan dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2021. RKP 2021 sendiri mengangkat tema besar pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut, sasaran pembangunan dalam RKP 2022 terdiri dari beberapa indikator utama.

Pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia dipatok berada antara 5,2 persen sampai 5,8 persen. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditarget capai 5,5 persen sampai 6,2 persen, dan tingkat kemiskinan berada di 8,5 hingga 9 persen.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pada 2022 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa berada di 73,44 hingga 73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 sampai 27,1 dan rasio gini 0,376 terhadap 0,378.

"Selain itu RKP Tahun 2022 juga memberikan penekanan untuk pencapaian target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan," katanya dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5).

Dia menambahkan, untuk mewujudkan sasaran pembangunan RKP tersebut maka perlu didukung oleh beberapa prioritas nasional. Di antaranya pemulihan ekonomi didukung oleh berjalannya reformasi struktural yang meliputi reformasi sistem kesehatan nasional.

Selain itu, reformasi sistem perlindungan sosial serta reformasi pendidikan dan keterampilan pemulihan ekonomi harus bisa dilakukan melalui dua strategi utama yaitu pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi.

Jokowi: Rencana Kerja Pemerintah di 2022 Masih Pemulihan Ekonomi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih akan berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural pada 2022. Menurut dia, fondasi awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

"Rencana kerja pemerintah di tahun 2022, tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19," ujar Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/3).

Menurut dia, pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan mempercepat belanja pemerintah. Khususnya, yang terkait dengan berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat.

"Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar," ucapnya.

Jokowi mengaku telah mengingatkan para kepala daerah bahwa ada Rp 182 triliun dana APBD yang masih di Bank. Dia menekankan anggaran terus harus segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan konsumsi.

"Kita harus juga mendorong agar industri mulai bangkit, para pekerja mulai bekerja, domestic supply side harus ditingkatkan," ujar Jokowi.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pembukaan industri dan para pekerja yang bekerja harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini untuk mencegah penularan virus corona.

"Tapi semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, ketat jangan ditawar-tawar menganai hal ini," jelasnya.

Disamping itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi struktural besar-besaran sudah dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja. Dia menuturkan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus sinergi dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural.

"Harus kita rencakan sejak sejak sekarang bahwa nilai tambah sektor industri harus kita tingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik," tutur Jokowi.