Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini syarat dispensasi Freeport dan Newmont dari DPR

Ini syarat dispensasi Freeport dan Newmont dari DPR PT Freeport. REUTERS/Muhammad Yamin

Merdeka.com - Dua perusahaan tambang mineral asal Amerika, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara mengajukan permohonan dispensasi terkait pemberlakuan ketentuan ekspor yang diatur dalam Undang-undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) kepada Pemerintah. Pemerintah pun menyatakan tidak dapat memberikan izin dispensasi itu tanpa membicarakan dulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Satya Yudha menyatakan dapat memahami kondisi yang dihadapi dua perusahaan asing itu. Menurut dia, keberatan Freeport dan NNT atas larangan ekspor per Januari 2014 dan kewajiban membangun smelter pada tahun tersebut cukup rasional.

"Kita menyadari smelter tidak bisa on time pada Januari 2014," ujar Satya kepada merdeka.com, Jumat (8/11).

Untuk itu, Satya menjelaskan, Komisi VII tengah merancang kriteria perusahaan mana saja yang diperbolehkan melakukan ekspor bahan material dasar. Dalam hal ini, DPR akan menggunakan kriteria yang ada untuk melakukan seleksi.

"Kriterianya antara lain, perusahaan yang bersangkutan memiliki blueprint pembangunan smelter. Atau perusahaan tersebut memiliki komitmen untuk mengikat kontrak dengan perusahaan dalam negeri, kan mereka tidak harus membangun smelter," ungkap Satya.

Satya menjelaskan, keberadaan kriteria itu sangat penting untuk melihat sejauh mana kesungguhan Freeport dan NNT untuk terus berproduksi di Indonesia. Sehingga, menurut dia, dispensasi tidak sembarangan dapat diberikan.

"Dispensasi diberikan bukan tanpa arah, melainkan melihat kesungguhan dari masing-masing perusahaan.

Selain itu, Satya mengungkapkan, dispensasi pun diberikan dengan batas waktu yang disesuaikan kemampuan perusahaan dalam membangun smelter. Sementara pembangunan smelter biasanya memakan waktu 36 bulan atau 3 tahun.

"Misalnya mereka menyatakan smelter bisa on operation pada 2017, maka kita berikan batas waktu sampai segitu.

Satya pun menyadari jika larangan ekspor ini tidak disukai oleh pengusaha yang terbiasa mengekspor bahan dasar mineral. Tetapi, larangan ini harus diterapkan demi keberlanjutan produksi nasional.

"Saya tahu pernyataan ini tidak disukai oleh perusahaan yang biasa mengeruk hasil Tanah Air dan langsung menjual. Tapi, mereka juga sudah memikirkan kalau dengan cara ini dapat memberikan nilai tambah dan menyumbang pertumbuhan ekonomi," ucap Satya.

Lebih lanjut, Satya menambahkan, DPR akan segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah terkait permohonan dispensasi ini. "Segera setelah reses berakhir, akan kita jadwalkan," pungkas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Terungkap, Masih Ada 60 Izin Tambang Aktif di Lokasi IKN Nusantara

Hal yang menjadi sorotan utama OIKN adalah durasi perizinan pertambangan yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan

Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya