Merdeka.com - Pemerintah telah resmi meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Hal ini untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan target realisasi kredit modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp 100 triliun hingga 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan sektor-sektor yang menjadi prioritas dari bantuan ini. Di antaranya pariwisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil (garmen), alas kaki, elektrik, kayu olahan, furniture, produk kertas serta sektor usaha yang memenuhi kriteria terdampak covid-19 dan termasuk padat karya.

"Sektor prioritas, porsi kredit yang dijamin 60 persen dari pemerintah dan 40 persen dari perbankannya sendiri. Namun untuk sektor yang dianggap prioritas, pemerintah memberikan penjaminan lebih besar, 80 persen oleh pemerintah dan 20 persen dari perbankan," kata Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/7).

Dia menjelaskan, pembagian ini sebagai upaya untuk menekan potensi moral hazard. "Agar kita mampu memberikan stimulasi namun ada pencegahan moral hazard, bank tetap tanggung jawab meskipun risiko lebih besar ada di pemerintah," kata dia.

Adapun kerjasama ini melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan 13 bank, meliputi BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank DKI, Bank HSBC, Bank ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank Indonesia, dan UOB Indonesia.

"Kita akan melakukan penjaminan dengan 2 machine vehicle-nya Kemenkeu, LPEI dan PII yang misi mereka diperluas," kata Sri Mulyani.

Perluasan yang dimaksud yakni, untuk LPEI yang semula eksport oriented, diperluas untuk substitusi impor yang bisa memberikan dampak positif. Sementara untuk PII, dilakukan redesign sebagai the second layer dari guarantee, atau loss limit.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com