Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Maruf memandang kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bakal menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Sebab, selain meningkatkan jumlah angkatan kerja, UU tersebut juga akan mendorong Indonesia ke luar dari negara berpenghasilan menengah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan jika UU Nomor 11 Tahun 2020 itu tidak disahkan, mau tidak mau yang akan terjadi lapangan kerja akan pindah ke negara lain. Sebab, tingkat produktivitas Indonesia masih sangat rendah.

"Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain. Ini fakta pekerja-pekerja migran kita masih menempati berbagai yang namanya segmen pekerjaan yang tidak membutuhkan skill tinggi," kata dia, dalam acara Forum Pembinaan Alumni Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Senin (23/11).

Dia menyadari ketika keahlian tertentu dibutuhkan oleh negara lain, Kemnaker agak kesulitan dalam menyuplai tenaga kerja terampil. Khususnya tenaga kerja terampil untuk perawat, yang saat ini dibutuhkan untuk negara Jepang.

"Kebutuhan untuk negara Jepang sangat tinggi namun demikian kita tidak bisa memenuhi," kata dia.

Di samping itu, dampak lain jika UU Cipta Kerja tidak disahkan maka akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran. "Ketika pekerjaan ada tentunya ini harus ada orang yang berinvestasi. Ketika investasi sulit maka orang tidak ada yang mau berinvestasi," katanya.

Dia menambahkan, jika orang lain sulit untuk berinvestasi ke Indonesia maka dengan kata lain tidak ada perubahan signifikan terjadi di Tanah Air. Sehingga jebakan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah akan semakin lama.

Menko Airlangga Sebut UU Cipta Kerja Jadi Solusi untuk 9,7 Juta Pengangguran

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memandang, pandemi Covid-19 berkepanjangan memang telah menekan sektor lapangan kerja. Menurut perhitungannya, jumlah pengangguran saat ini masih sekitar 5 persen dari total angkatan tenaga kerja di Indonesia.

"Kemudian tentu pekerja informal masih tinggi. Dan juga terkait yang masuk ke lapangan kerja tahun ini 2,9 persen, di mana itu 1,7 persen lulusan perguruan tinggi dan 1,3 persen adalah lulusan SMK. Itu yang perlu dicarikan jalan keluar," paparnya dalam sesi teleconference, Kamis (5/11).

Menurut dia, Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dituangkan ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dapat memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan pengangguran tersebut.

"Nah ini satu yang didorong dalam UU Cipta Kerja, agar mereka bekerja dipermudah dan mereka untuk masuk ke sektor usaha juga disimplifikasi," ujar Airlangga.