Merdeka.com - Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo dalam programnya akan mengembangkan sektor kelautan Indonesia. Jokowi sapaan akrabnya akan menjadi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, Jokowi setidaknya akan menghadapi empat masalah besar yang mendasar.

"Pertama adalah masalah ketimpangan agraria di laut kita. 99 persen nelayan memburu ikan di laut di bawah 12 mil. Ini menyebabkan kompetisi ikan dilaut pesisir, konflik, kerusakan lingkungan," ucap Riza dalam seminar di LIPI, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/9).

Masalah kedua adalah masalah ketimpangan infrastruktur laut. Indonesia mempunyai 816 pelabuhan yang 78 persennya berada di Indonesia bagian Barat. Padahal penangkapan ikan banyak di Indonesia Timur. "Infrastruktur di Barat dan pabrik pengolahan malah di Jawa. Ini penting dipecahkan."

Masalah yang ketiga adalah ketimpangan pengelolaan. Aktivitas masyarakat pesisir hanya diarahkan untuk menangkap dan produksi ikan. Mereka tidak pernah diajari tentang pengelolaan ikan dan lain sebagainya. Padahal pengelolaan ikan jauh. "Tidak ada pengolahan dan seterusnya. Ini kesalahan fatal kebijakan UU perikanan, mereka hanya diarahkan untuk menangkap ikan," tambahnya.Masalah mendasar terakhir adalah ketimpangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Selama ini tidak ada penelitian yang mengembangkan sektor perikanan. Padahal anggaran pemerintah banyak untuk penelitian ini.Padahal, temuan BPK pada 2009 menyebutkan dana APBN digunakan untuk 9 judul penelitian di KKP. "Dana ini tidak sedikit tapi tidak digunakan untuk pengelola sumber kelautan. Ini krusial harus dibicarakan," katanya.