Merdeka.com - Pemerintah berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Batubara. Pembentukan BLU ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan batubara bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, pembentukan BLU baru ini tidak akan berdampak negatif pada keuangan negara. Sebab, sifatnya pemerintah sebagai penghubung pengusaha batubara dan PLN.

"Dampak ke keuangan negara tidak ada. Justru ini kita desain dari pengusaha ke pengusaha dan untuk PLN juga. Tapi pemerintah membantu terjadi koordinasi baik dengan mereka, sama dengan BLU lain," kata Febrio, Jakarta, Rabu (12/1).

Febrio mengatakan, penanganan batubara ini memang harus dilakukan gerak cepat sebelum timbul masalah. Saat ini, pemerintah terus berupaya memastikan pasokan batubara masuk ke PLN sehingga tidak sampai mengganggu aliran listrik Tanah Air.

"Supply batubara sudah terjamin masuk ke PLN, sehingga listrik tetap terjaga dengan baik. Ke depan kita ingin memastikan mekanisme ini terjadi dengan baik sehingga bisa menghindari risiko yang tidak perlu," paparnya.

Namun demikian, Febrio menegaskan, rencana pembentukan BLU ini masih terus dimatangkan. Koordinasi terus dilakukan bersama stakeholder terkait baik bersama kementerian maupun lembaga.

"Jadi ini salah satu logika, ada usulan, ide baik, kalau dibuatkan BLU batubara. Ini masih bicarakan detailnya, tapi ini akan membuat sistem yang baik dan menghindari ketidakpastian," tandasnya.

Batubara Banyak Diekspor, Indonesia Terancam Krisis Energi?

Krisis energi kini tengah menjadi isu global sebagai imbas dari harga gas alam untuk energi baru terbarukan (EBT) yang kian meningkat. Beberapa negara seperti Inggris, Uni Eropa, China, dan India mulai berpikir untuk kembali menggunakan energi fosil guna menjawab kebutuhan akan listrik yang semakin sulit.

Alhasil, permintaan batubara kembali jadi opsi untuk mengatasi krisis energi, khususnya yang berasal dari Indonesia. Di sisi lain, harga batubara ikut terdongkrak mengikuti tingginya permintaan.

Permintaan pasar dan harga yang tinggi seakan jadi potensi bagi pengusaha batu bara di Tanah Air untuk ikut mengeruk keuntungan lewat ekspor batubara.

Lantas, apakah Indonesia juga terancam mengalami krisis energi jika batubara dari dalam negeri nantinya lebih banyak diekspor?

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai, stok batubara di Indonesia sejauh ini tidak bermasalah, karena angka produksi yang besar mencapai 600 juta ton per tahun.

"Sementara konsumsi dalam negeri di tahun 2020 sebanyak 132 juta ton per tahun, yang sebagian besar atau 98 juta ton itu untuk electricity atau konsumsi dari PLN," jelas dia dalam acara diskusi bersama SKK Migas, Selasa (12/10).

Di sisi lain, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan soal konsumsi batubara di dalam negeri yang mengacu pada domestic market obligation (DMO) price. "Secara harga sendiri pemerintah sendiri sudah memberikan kebijakan melalui DMO Price. Jadi harganya sudah dijaga di USD 70 per ton," ujar Komaidi.