Merdeka.com - Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mendesak pemerintah mengambil langkah konkrit pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Seperti, pengetatatan standar emisi kendaraan bermotor, efisiensi BBM, peningkatan pemanfaatan bahan bakar gas dan bahan bakar nabati.

"Opsi kebijakan di atas harus diterapkan secara paralel agar menurunkan emisi, mendongkrak daya saing industri otomotif dan BBM nasional di pasar subregional Asia Tenggara," ujar Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin saat acara "Program Pengendalian beban Pemerintah dalam penyediaan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi", Jakarta, Selasa (16/12).

Dia menyebut sejumlah dampak positif dari diversifikasi kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi. Diantaranya, penurunan tingkat sulfur dari 2000 ppm menjadi 500 ppm (2007), 350 ppm (2013), 50 ppm (2016), dan 10 ppm (2019).

"Dimana hal ini akan menghasilkan economic benefit (manfaat ekonomi)."

Opsi kebijakan lain seperti mobil hibrida, lanjutnya, juga bisa menghasilkan manfaat ekonomi tinggi. Berupa penghematan BBM, pengurangan biaya kesehatan, dan peningkatan produktivitas terbesar Rp 6.780,63 triliun hingga 2030.

"Sekalipun hal ini memerlukan biaya investasi relatif tinggi, baik untuk refinery maupun pengembangan teknologi kendaraan," jelas dia.

Selain itu, manfaat lainnya adalah pengembangan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjadwal mencapai Rp 3.027 triliun hingga 2030.

Adapun opsi kebijakan standar emisi kendaraan bermotor dapat menurunkan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas sebesar Rp 3.974 triliun akumulatif 2030.