Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi menargetkan nilai tambah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 35 persen di tahun 2019.

Hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam menjadikan UMKM sebagai pendorong perekonomian nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia, pemerintah akan mendorong UMKM menjadi sektor manufaktur untuk mendapatkan nilai tambah, dan meningkatkan fungsi teknologi, komunikasi, dan informasi (ICT) secara end-to-end.

Dengan demikian, reklasifikasi berbagai jenis usaha kecil, mikro, menengah, besar, dan sangat besar harus dilakukan agar hal ini dapat terwujud. Selain itu, usaha mikro juga harus ditingkatkan menjadi kecil, usaha kecil menjadi sedang, usaha sedang menjadi besar, dan membatasi perusahaan raksasa.

Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan akses terhadap investor soal perizinan agar jumlah UMKM di Indonesia bisa meningkat.

Dengan adanya peraturan pemudahan pembiayaan UMKM dan peraturan insentif fiskal bagi UMKM, diharapkan target pemerintah bisa terwujud.