Merdeka.com - Mewujudkan Surabaya sebagai smart city, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mempunyai cara tersendiri. Salah satunya adalah semua sistem pelayanan berbasis teknologi atau online.

Menurut wali kota yang berani menutup lokalisasi ini, sistem online bisa digunakan untuk mengakses data pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis tanpa membedakan jenjang sosial warga.Langkah tersebut, kata Risma, membuat lembaga pemerintahan semakin dipangkas. Misalnya, petugas kelurahan yang semula berjumlah 163 menjadi 154 orang, Kepala seksi di Kelurahan dari 4 menjadi 3 orang, UPT pendidikan dari 41 mengerucut jadi 35.

"APBD Surabaya itu kecil, jadi saya tidak mungkin karena saya bisa menghitung uang di Surabaya itu," kata Risma di sela-sela menghadiri dalam pertemuan ke 24, Eastern Regional Organization For Planning and Human Settlemen (EAROPH) di Jakarta, Senin (11/8).

Dia mengaku layanan online seperti sekolah, kesehatan gratis tanpa membedakan antara si kaya dan miskin. Bahkan, anak yatim, orang cacat dan miskin diberikan makan serta ambulans gratis 24 jam atau pelayanan pembuatan akta pun tidak berbayar sama sekali.

"Karena sudah sistem online, jadi dia enggak perlu datang ke kantor. Semua sudah online, karena dengan online kita relatif murah, jadi karena online kita bisa pangkas birokrasi dan uang daru itu bisa kita kasih ke masyarakat," katanya.

Risma mengaku tidak boleh lebih dari 28 persen dari dana APBD untuk belanja pegawai. Hal ini untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan perbaikan permukiman kumuh, di antaranya dengan memperbaiki drainase dan penerangan.

"Saya tidak mau menggusur begitu saja, saya menempatkan mereka ke tempat yang layak, terkait pendidikan anak kita daftarkan pindah sekolah, dan itu free, jadi kalau kita dekatkan dengan rumah susun yang dekat dengan tempat kerjanya, kita sudah punya data lengkap."

Saat ini, dia mengaku, sedang mempersiapkan layanan wifi gratis. Selain itu, para remaja agar mau bergabung di industri kreatif terutama di teknologi informasi. Dengan dana yang dikerjasamakan dengan perusahaan swasta melalui CSR. "Anggaran enggak ada karena kerja sama dengan perusahaan. UKM perempuan dari 8 orang jadi 1800-an, kita dibantu CSR perusahaan, jadi kita tidak pernah terima uang."

Sementara itu mengenai ruang terbuka hijau (RTH) di Surabaya, kata dia, sudah mencapai 22 persen, karena semua bangunan di bangun ke atas sehingga ada sisa lahan untuk dipergunakan ruang publik. Dalam setahun, pihaknya menargetkan dapat membangun lapangan futsal, basket berjumlah 4 sampai 10 titik dengan anggaran APBD.

"Anggaran dari APBD, kurang lebih per tahun Rp16 miliar, untuk pembelian dan pembangunan. Tapi rumput sintetis bisa dari perusahaan," katanya.