Ini Cara Pemerintah Buat Kelapa Sawit RI Tak Lagi Diremehkan Eropa

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution tengah menyusun strategi agar sawit Indonesia tak lagi diremehkan di Eropa. Salah satunya menyusun kebijakan Indonesian Standar Palm Oil (ISPO) untuk perkebunan rakyat yang akan diatur dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Perpres itu, kalau sertifikat itu semua tetap berlaku. Tidak pernah ada pengecualian. Kita memang berkepentingan supaya perkebunan rakyat itu juga memenuhi standar. Supaya kita tidak menjadi bulan-bulanan di Eropa," ujar Menko Darmin saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/12).

Di tempat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, aturan tersebut berbeda dengan Permentan Nomor 11 Tahun 2015 yang hanya mewajibkan ISPO kepada perusahaan sawit. Dalam aturan ini nantinya akan diatur secara detail supaya petani perkebunan rakyat juga mendapat ISPO.

"Jadi kan selama ini sudah ada standar ISPO, peraturan menteri pertanian dan ini dirasa perlu diperkuat beberapa hal supaya bisa lebih cepat kelembagaannya karena ini bentuk peraturan presiden, kemudian mekanismenya dan yang paling penting bagaimana bisa kita terapkan ini," jelasnya.

Sofyan menambahkan, pada dasarnya sertifikasi sawit diperlukan agar perkebunan milik petani rakyat mampu berkelanjutan karena telah memenuhi standar.

"Itu menjadi instrumen kita menata kebun sawit supaya masalah standar ini tidak dipersoalkan, fasibility, sustainability maka perlu diperlukan ISPO," tandasnya.