Merdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyerahkan rancangan atau road map bidang perekonomian kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) serta wakilnya Jusuf Kalla (JK). Salah satu poin pentingnya adalah menciptakan 3 juta lapangan kerja berkualitas tiap tahun selama 5 tahun ke depan.

"Road map ini disusun selama 6 bulan," ungkap Anggota Tim Penyusun Road Map Apindo, Djisman Simanjutak di Jakarta, Jumat (19/9).

Djisman menjelaskan, di dalam road map tersebut tertuang berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia dewasa ini. Langkah pertama, pemerintahan mendatang harus siap membenahi negara dengan kondisi iklim ekonomi yang serba sulit.

"Penduduk naik 11 juta, angkatan kerja 8-10 juta. Logistik luar biasa tinggi biayanya. Sumber daya baik tapi jauh ketinggalan jauh dari negara lain. Pertumbuhan bagus tapi biaya tinggi. Transaksi berjalan tekanan defisit. Kemiskinan turun tapi yang rentan banyak. Ekonomi dunia melemah," jelasnya.

Langkah kedua, lanjut Djisman, yakni Indonesia idealnya sudah mampu naik kelas menuju masyarakat menengah atas. Tumpuannya ialah perbaikan infrastruktur, kepastian hukum, otonomi daerah.

Ketiga percepatan penciptaan lapangan kerja selama 5 tahun. Di mana setiap tahunnya setidaknya ada 3 juta lapangan pekerjaan baru. Keempat yakni menjaga stabilitas makro dan ruang fiskal. Di mana tim road map menyarankan Jokowi memotong subsidi konsumsi BBM dengan menaikkan harga Rp 3.000 per liter. "Akan hemat Rp 17 triliun 2014 dan Rp 150 triliun di tahun 2015," paparnya.

Kelima yakni perbaikan infrastruktur dengan meningkatkan anggaran 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Keenam adalah kepastian kontrak energi meliputi beberapa prioritas seperti kontrak migas, kepastian biodiesel dan harga keekonomian listrik.

Ketujuh, peningkatan produksi dan merespon permintaan pangan dengan cepat. Kedelapan, melakukan reindustrialisasi. Kesembilan, revolusi jasa yang mana perlu adanya transformasi menuju pusat industri jasa.

Ke-10 adalah perbaikan pada sektor keuangan. Dia menuturkan sektor keuangan selama ini tidak berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Pemerintah buka akses ini dengan membentuk bank pembangunan mikro kecil menengah," lanjut dia.

Ke-11, berhubungan dengan tenaga kerja yang seharusnya menyesuaikan dengan jumlah penganggur. Ke-12, perlu adanya kepastian hukum.

Ke-13 ialah menjadikan pemerintah daerah menjadi pusat layanan publik. Terakhir, adanya perbaikan informasi rakyat. "Kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik, " tutup Djisman.