Inflasi Hingga Neraca Perdagangan Disebut Masih Terjaga Meski Ada Corona
Merdeka.com - Perekonomian global tengah merosot akibat pandemi virus corona, tak terkecuali Indonesia. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, masih ada sejumlah indikator ekonomi dan keuangan lain masih relatif terjaga selama virus corona.
"Sejumlah indikator ekonomi dan keuangan lain masih relatif terjaga. Inflasi pada Maret 2020 tercatat rendah, yaitu 0,10 persen secara bulanan atau 2,96 persen secara tahunan," kata Perry dalam rapat virtual dengan komisi XI DPR, Senin (6/4).
Kemudian, neraca perdagangan dalam bulan Februari 2020 juga mencatat surplus USD 2,3 miliar, didorong ekspor batu bara, CPO, dan beberapa produk manufaktur.
"Kondisi perbankan juga relatif baik pada Februari 2020, dengan rasio kecukupan modal (CAR) sekitar 22,4 persen dan kondisi likuiditas yang lebih dari cukup dengan rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi sekitar 22,8 persen," lanjut dia.
Sementara itu, menurut Perry, fungsi intermediasi masih belum berjalan kuat, tercermin dari rendahnya pertumbuhan DPK yang sekitar 7,7 persen maupun penyaluran kredit yang sebesar 5,9 persen, sejalan dengan melambatnya kegiatan ekonomi.
Kemudian, sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai masih berjalan lancar. "Pertumbuhan Uang Elektronik (UE) cukup tinggi, menunjukkan preferensi masyarakat ke ekonomi dan keuangan digital. Pemenuhan kebutuhan uang tunai masyarakat juga berjalan lancar," kata Perry.
Skenario Jika Defisit Melebar
Pemerintah berencana akan melakukan perubahan dalam defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari yang tadinya hanya mencapai 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 5,07 persen, dengan tujuan untuk memerangi kasus corona di Indonesia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika terjadi pelebaran defisit maka secara otomatis akan mengubah postur APBN secara keseluruhan. Di mana outlook pendapatan negara akan terkoreksi menjadi Rp1.760,9 triliun, atau lebih rendah jika dibandingkan posisi APBN 2020 yang sebesar Rp2.233,2 triliun.
Sementara posisi belanja negara justru mengalami peningkatan. Dari posisi APBN sebesar Rp2.540,4 triliun, outlook terhadap belanja negara bisa menjadi Rp2.613,8 triliun.
"Dengan posisi tersebut maka outlook defisit bisa mencapai Rp853,0 triliun (5,07 persen dari PDB)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (6/4).
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BI Prediksi Ekonomi Dunia Tumbuh Melambat di 2024, Bagaimana dengan Indonesia?
Pasar keuangan yang tidak pasti diprediksi bisa memperlambat ekonomi dunia.
Baca SelengkapnyaKondisi Ekonomi 2024 Masih Suram, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya
Walau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Erick Klaim Bansos Pangan Sukses Jaga Inflasi Indonesia di Level 2,6 Persen
Salah satunya karena berhasil menahan tingkat inflasi di kisaran 2,6 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Di Tengah Krisis Dunia Bertubi-tubi, Perekonomian Kita Cukup Kokoh
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Kembali Tahan Suku Bunga Acuan, Ternyata Ini Alasannya
Perry mengatakan, keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Baik Dibanding AS dan China
Artinya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan angka inflasi relatif bagus dan rendah.
Baca SelengkapnyaInvestasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Harga Beras Naik: Bukan Cuma di Negara Kita, Negara Lain juga Mengalami
Jokowi mengaku sudah memerintahkan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mencari beras dengan harga murah.
Baca Selengkapnya