Inflasi 2014 rendah, perbankan dukung kenaikan harga BBM

Merdeka.com - Pembatasan penjualan solar di beberapa daerah sejak 1 Agustus lalu dianggap kebijakan kurang bagus oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti. Alasannya, ada kesempatan konsumen mengakali aturan tersebut. Sebut saja, peniadaan solar di Jakarta Pusat, membuat warga membeli di wilayah DKI lainnya.

Menurutnya, akan lebih mantap bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekalian menaikkan harga jual premium dan solar.

"Suatu kebijakan kalau ada loophole enggak bagus. Ini mesti ditindaklanjuti dengan kebijakan dari sisi harga," kata Destry di sela-sela halal bi halal di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (4/8).

Situasi makro, lanjutnya, mendukung kenaikan harga premium dan solar. Data terbaru dari BPS, inflasi Juli 0,93 persen, inflasi tahun kalender 2,94 persen, sedangkan inflasi year on year sebesar 4,53 persen.

Maka inflasi tahunan diperkirakan akan sejalan dengan ambisi bank sentral. Tanpa ada kenaikan BBM maka posisi indeks harga konsumen tak sampai 5,5 persen.

Dari hitungan Bank Mandiri, setiap kenaikan harga BBM 10 persen, sumbangan pada inflasi mencapai 0,8 persen. Seandainya SBY berani menaikkan harga pada September, memang target inflasi akan melonjak, jauh di atas 4,5 persen plus/minus 1 persen.

Topik pilihan: Chairul Tanjung | Pembatasan BBM

Tapi Destry menilai seharusnya pemerintah tak masalah mengorbankan sisi inflasi. "Kita perkirakan, ada penambahan hampir 3 persen, ya inflasi 7,5 persen, tapi kan itu tetap di bawah tahun kemarin. Juli itu seharusnya besar inflasinya," ungkapnya.

Di luar itu, pemerintahan baru juga diuntungkan lewat kenaikan BBM dalam waktu dekat. "Jadi bagusnya supaya tahun ke depan, selain pemerintahan baru tidak punya beban, itu juga alokasi anggarannya bisa lebih clear," imbuh Destry.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, ada tiga opsi akan diambil pemerintah dalam waktu dekat. Ini tambahan kebijakan, setelah awal Agustus BPH Migas telah membatasi penjualan solar bersubsidi di beberapa daerah.

Opsi pertama, kata menko, pengurangan subsidi dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Opsi kedua, pengurangan subsidi dilakukan oleh pemerintahan akan datang. Sedangkan opsi ketiga pengurangan subsidi sebagian dilakukan pemerintahan sekarang dan sebagian lagi dijalankan pemerintahan baru.

"Tiga opsi itu terbuka lebar, artinya opsi apapun yang dipilih, itu memungkinkan untuk diambil," ujarnya.