Merdeka.com - Pemerintah bakal memberikan atau tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan (PPh) kepada industri galangan kapal nasional. Asalkan, industri tersebut memiliki modal minimum Rp 50 miliar dan menyerap minimun 300 tenaga kerja.

"Peraturan Pemerintah No. 52/2011 segera direvisi. Menghapuskan kapal berbobot 50 DWT, sehingga kami bisa mempermudah pengembangan galangan kapal nasional," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, usai rapat koordinasi bidang maritim, Jakarta, Senin (22/12). Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Selain itu, Indroyono juga mengumumkan sejumlah insentif bakal diberikan pemerintah untuk industri galangan kapal nasional. Yaitu, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Sehingga revisi PP No. 38/2003 sedang berlangsung."

Kemudian, bea masuk ditanggung pemerintah. Regulasi terkait itu bakal dikeluarkan menkeu akhir tahun ini.

"Januari sudah diterapkan, nanti menkeu sampaikan. Sudah siapkan Rp 39 miliar untuk bergerak pertama."

Di luar itu, pemerintah juga memberikan fasilitas insentif nonfiskal. Antara lain, memberikan biaya sewa lahan untuk galangan kapal. Fasilitas ini mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

"Dimana disitu otoritas pelabuhan yang menentukan sebagai regulator. Dan mengatur daerah lingkungan kerja pelabuhan, menentukan zonasi lingkungan kerja pelabuhan," kata Indroyono. "Oleh karena itu dalam hal ini, tim sedang dibentuk untuk segera mengembangkan atau memperkuat Otoritas pelabuhan berdasarkan UU No.17/2008."

Kemudian, menjadikan National Ship Design Center Institut Teknologi 10 November Surabaya (Nasdec-ITS) sebagai balai besar di bawah Kementerian Perindustrian. Dalam waktu dekat, Menteri Perindustrian Saleh Husin bakal meminta Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi untuk menyusun struktur organisasinya, "Baik dalam lingkup Kemenperin, maupun balai besar itu sendiri."