Indonesia perlu contek cara China beri makan miliaran penduduk

Merdeka.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyesalkan pemerintah pilih menghabiskan devisa jutaan Dolar Amerika buat mengimpor bahan pangan. Padahal, melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015, kesempatan untuk ekspansif dalam menyediakan pangan untuk 240 juta penduduk terbuka lebar.

Ketua Bidang Diversifikasi Pangan Kadin Utama Kajo menjelaskan pemerintah tak perlu ragu meniru China yang sejak 10 tahun lalu sudah menyusun peta jalan pembukaan lahan perkebunan dan pangan strategis di negara lain. Jumlah penduduk Negeri Tirai Bambu yang perlahan mendekati angka 3 miliar jiwa, jadi alasan kebijakan ekspansif itu dilakukan.

"Sekarang China sudah punya sekian lahan di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Afrika bahkan. Karena pangan ini mati-hidupnya sebuah bangsa. Mereka tidak mau menghabiskan devisa untuk impor jagung, beras, sementara kita ikan asin pun impor," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Jumat (19/9).

Kebijakan itu membuat kedaulatan pangan di China terjaga. Perubahan iklim yang tidak menentu tak sampai mengganggu produksi pertanian strategis.

"Karena kalau kena taifun di China, kebun di Filipina masih hidup," kata Kajo.

Bagi Kadin, yang belum pernah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah merumuskan strategi pangan menghadapi MEA. Kalau tak mengambil peluang, justru industri pangan dari kawasan yang masuk mengambil lahan di Tanah Air.

"Saya itu maunya Indonesia become the lead. Pemimpin dari kawasan. Kita jangan ngekor Malaysia, Singapura, atau Thailand dong," ungkapnya.

Ini juga berakar dari visi SBY yang menjalankan pola kebijakan ketahanan pangan, bukan kedaulatan. Artinya, penyediaan stok diserahkan pada pasar, kalau ada komoditas kurang pasokan, solusinya impor.

Kajo mengingatkan, presiden terpilih Joko Widodo punya tugas memenuhi janji menegakkan kedaulatan pangan, terutama untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan. Itu mustahil tercapai tanpa kehadiran negara menyokong usaha rakyat dan industri dalam negeri.

"Kita pernah swasembada beras pada 2007-2008, karena sebelumnya petugas penyuluh lapangan hadir di kampung-kampung, di desa-desa. Dia bawa membawa inovasi baru, mengawal petani, surplus kita."

Demikian pula soal pembukaan lahan pertanian baru. Jokowi, menurut Kadin, harus menghentikan alih fungsi sawah jadi pabrik sebesar 100.000 hektar per tahun.

Jangan sampai administrasi Jokowi mengulangi kegagalan pemerintahan SBY membuka 47.000 hektar sawah di luar Jawa. Padahal presiden ketujuh RI itu sudah kadung berjanji mencetak sawah baru selama memerintah hingga 2019.

"Kalau mau ganti kemampuan sawah di luar Jawa, cuma seperempat produktivitas di Jawa. Untuk matangnya lahan itu butuh waktu. Sedangkan pemerintah sekarang mengatakan mereka buka sawah baru 47.000 hektar di luar Jawa, di mana? Enggak ada tuh," kata Kajo.