Merdeka.com - Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2020-2021. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terpilih sebagai Eksternal Auditor IMO mengalahkan Inggris dan Italia.

Hal ini merupakan hasil proses penghitungan suara pada pemilihan anggota Dewan IMO atau Organisasi Maritim Internasional di Assembly, London, Inggris, pada Jumat (29/11).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan IMO yang beranggotakan 40 negara dengan 3 kategori dari total 174 negara anggota IMO, menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim Internasional.

"Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan laporan dari London bahwa Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021," kata dia, lewat keterangan tertulis, Sabtu (30/11).

Menhub Budi Karya mengucapkan selamat kepada Delegasi Indonesia atas upaya serta pendekatan diplomatisnya. Serta, terima kasih pada rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan sehingga Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2020-2021.

Menurut Menhub Budi, menjadi anggota Dewan IMO Kategori C memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman.

"Kita manfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pembangunan di sektor maritim Indonesia agar dapat memberikan kemaslahatan masyarakat banyak," ujar dia.

Menhub Budi juga memberikan apresiasi kepada para stakeholder serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut yang telah memberikan dukungannya selama ini.

Raih 139 Suara

Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo, sebanyak 139 negara memberikan suaranya untuk Indonesia dalam pemilihan anggota Dewan IMO dengan sistem voting (pemungutan suara).

"Indonesia kembali menjadi anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021 dengan mendapatkan 139 suara dan menduduki peringkat ke-5 dari 24 Negara anggota IMO yang mencalonkan di Dewan IMO Kategori C," kata Agus.

Dewan IMO kategori C merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis.

Dalam pemilihan Anggota Dewan tersebut, terdapat 168 negara anggota IMO yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31, dan hanya 165 negara yang memiliki hak suara, sementara 3 negara lain dianggap tidak eligible untuk memberikan suara. Sedangkan pada pemilihan Anggota Dewan Kategori C, sebanyak 165 pemilih dianggap sah suaranya.

"Di Kategori C, Singapura menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dengan perolehan jumlah suara sebanyak 153 suara," imbuhnya.

Peringkat selanjutnya berturut-turut diraih oleh Malta (145), diikuti oleh Malaysia (142), Cyprus (140), Indonesia (139), Bahama (137), Afrika Selatan (136), Mexico (135), Chili (134), Belgia (133), Mesir (132), Peru (132), Moroko (131), Denmark (130), Turki (129), Thailand (127), Jamaica (125), Filipina (119), Kuwait (112), dan Kenya (111).

"Empat negara lain tidak masuk dalam keanggotaan dewan IMO kategori C, yaitu Nigeria (110), Saudi Arabia (106), Polandia (101) dan Liberia (100). Sementara 1 negara, yaitu Qatar mengundurkan diri sebagai kandidat Anggota Dewan IMO Kategori C," lanjut Agus.

Sedangkan untuk anggota Dewan IMO kategori A dan B, telah pula diumumkan yang hasil lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kategori A terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, sesuai dengan jumlah perolehan suara terbanyak, yaitu Jepang, Republic of Korea, Italia, China, Yunani, Panama, Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Federasi Rusia.

Kategori B terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam 'International Seaborne Trade,' sesuai dengan urutan perolehan suara terbanyak, yaitu Australia, Jerman, Prancis, Brazil, Spanyol, India, Kanada, Uni Emirat Arab, Brazil dan Argentina. Adapun Swedia yang pada periode sebelumnya menjadi Anggota Dewan Kategori B, tidak lagi terpilih karena jumlah suara pemilihnya berada di urutan terakhir.

Delegasi Indonesia pada Sidang IMO Assembly ke-31 dipimpin oleh Menteri Perhubungan dengan Alternate HoD Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, Rizal Sukma dengan anggota delegasi terdiri dari perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, KBRI London, instansi pemerintah terkait, BUMN serta asosiasi terkait lainnya.

BPK Terpilih Sebagai Eksternal Auditor IMO

Pada kesempatan tersebut, selain proses pemilihan Anggota Dewan IMO, dilaksanakan pula pemilihan eksternal auditor IMO dengan periode kerja tahun 2020-2023, di mana Indonesia mengajukan diri bersaing dengan 2 negara lain, yaitu Italia dan Inggris. Adapun BPK RI terpilih sebagai Eksternal Auditor IMO periode 2020-2023. "Saya juga mengucapkan selamat kepada BPK yang terpilih sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023. Pengalaman bergengsi dua kali mengaudit lembaga Internasional pastinya menambah kepercayaan bagi negara anggota IMO sehingga secara meyakinkan mereka.mereka memberikan suaranya bagi Indonesia," kata Menhub Budi Karya.Pada kesempatan terpisah, Dirjen Agus menjelaskan, pada putaran pertama pemilihan, Indonesia berhasil mengungguli Italia dan Inggris dengan perolehan suara sebesar 64 suara, dibandingkan dengan Inggris yang mendapatkan 45 suara dan Italia yang mendapatkan 24 suara."Namun demikian, karena perolehan suara yang diperoleh oleh Indonesia tidak memenuhi jumlah suara minimal yang diperlukan untuk dapat terpilih, yakni 72 suara, maka dilakukan pemilihan putaran kedua," ungkap Agus.Selanjutnya, pada pemilihan putaran kedua Indonesia akhirnya berhasil memperoleh suara mayoritas sejumlah 75 suara mengalahkan Inggris yang dengan perolehan 64 suara dari total 142 pemilih, di mana 3 di antaranya abstain."Saya harap, dengan terpilihnya BPK menjadi external auditor IMO semakin menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah pergaulan Internasional, khususnya pada sektor maritim," tandasnya.