Merdeka.com - Pembangunan infrastruktur yang terbilang massif pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama empat tahun terakhir dinilai wajar. Hal itu sebagai investasi dalam upaya meninggalkan status negara berkembang menjadi negara maju.

Hal itu disampaikan mantan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi saat mengisi acara diskusi publik bertajuk Generasi#01 Indonesia di Kota Bandung, Jumat (1/2) malam.

Perekonomian Indonesia harus tumbuh 6,4 persen dengan iklim investasi kondusif. Apalagi Indonesia pada 2045 diprediksi menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, dengan memiliki ratusan juta kelas konsumsi, dan memiliki 180 juta penduduk pada usia produktif.

Menurutnya, ada dua cara untuk mewujudkannya, yang pertama adalah berinvestasi di bidang infrastruktur dan teknologi transfer dengan cara pendidikan. Semuanya, ia klaim sudah dilakukan Jokowi di track yang benar.

"Di bidang pendidikan ini sudah kita jalankan dengan baik, 20 persen dari APBD kita untuk pendidikan, karena pada tahun 2045, 60 persen dari tenaga kerja kita harus lulus sarjana, dan 90 persen harus lulus SMA," katanya.

Sementara di bidang pembangunan infrastruktur, ia mencontohkan, Jokowi membangun kapasitas terpasang untuk tenaga listrik jauh lebih besar dari pemerintahan sebelumnya. Sejak indonesia merdeka sampai 2014, tenaga listrik yang dihasilkan sebesar 40 gigawatt.

"Pak Jokowi dalam 4 tahun terakhir membangun untuk 22 gigawatt. Listrik ini sangat penting dan dibutuhkan untuk mengkonversi bahan mentah dan barang setengah jadi untuk menjadi barang komoditas industri. Tanpa itu, kita tidak akan bisa sejahtera dan maju," jelas Ketua Umum Hipmi periode 2001-2005.

Contoh lain adalah pembangunan infrastruktur di bidang jalan yang selama pemerintahan Jokowi realisasi dan capaiannya enam kali lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Muhammad Lutfi bahkan mengklaim Jokowi dlebih sakti dibandingkan Bandung Bondowoso yang bisa membangun ribuan candi dalam satu malam.

"Pak jokowi ini membangun lebih hebat dari Bandung Bondowoso. Jadi sudah pantas diberikan apresiasi. Intinya, kalau (perekonomian) tidak tumbuh 6,4 persen Indonesia akan tua sebelum kaya," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan langkah presiden dalam pembangunan infrastruktur adalah sebuah konsep terencana. Bahkan ia menyebutnya sebagai penangan kemiskinan secara komprehensif.

"(Pembangunan infrastruktur) itu dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga nanti (setelah rampung) duitnya diarahkan ke yang lain, di bidang pendidikan misalnya, atau ke program sosial kepada masyarakat miskin," ujarnya.

Ia mencoba menganalogikannya dengan pembangunan jalan di tingkat kabupaten/kota dengan sistem hotmix setebal 5 cm. Namun, dalam tiga tahun jalan tersebut rusak. Alokasi anggaran pun digunakan kembali untuk memperbaiki jalan.

"Kan itu ngabisin duit. Membahagiakan orang yang sesaat, tapi memberikan penderitaan dalam jangka panjang. Kan lebih baik bangun jalan beton, kemudian yang bertulang besi,"terangnya.

"Memang pasti dimarahin, itu duit habis sama jalan semua. Tapi ke depannya kan ga bikin jalan lagi. Kalau saya ngomong begitu karena saya ngalamin (saat menjabat Bupati Purwakarta)," pungkasnya.