Indonesia Butuh Rp3.586 T Hingga 2030 Atasi Perubahan Iklim Dunia

Merdeka.com - Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 247 miliar atau sekitar Rp3.586 triliun (asumsi Rp14.520 per USD) untuk mendanai program perubahan iklim hingga 2030. Setiap tahunnya program Nationally Determined Contribution (NDC) membutuhkan USD 19 miliar.

"Kebutuhan pendanaan NDC dari tahun 2018-2030 sekitar USD 247 miliar atau USD 19 miliar per tahun," kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso dalam Webinar LPPI bertajuk 'Mengelola Disrupsi Kembar', Jakarta, Jumat (3/7).

Adi mengatakan berdasarkan laporan climate budget tagging Kementerian Keuangan tahun 2016-2018, alokasi anggaran perubahan iklim di APBN sekitar USD 5,8 miliar per tahun. Selain dari APBN, pendanaan juga berasal dari instrumen pendanaan non publik yaitu green climate fund, SDG Indonesia One, sektor swasta dan lain-lain.

Untuk mengetahui besaran anggaran perubahan iklim dalam APBN, pemerintah Indonesia menerapkan sistem climate budget tagging dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Secara nominal, anggaran perubahan iklim di Indonesia mengalami tren peningkatan dari tahun 2016-2018.

Tahun 2016 anggaran mitigasi sebesar Rp73,4 triliun. Lalu tahun 2017 naik 2,5 persen menjadi Rp95,6 triliun. Pada tahun 2018 naik 4,9 persen menjadi Rp109,7 triliun. Rinciannya Rp72,2 triliun untuk anggaran mitigasi dan Rp37,5 triliun untuk anggaran adaptasi.

"Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran perubahan iklim rata-rata senilai Rp92,5 triliun per tahun atau 4,3 persen dari APBN per tahun," kata Adi.

Pada tahun 2018, APBN hanya mampu mendanai sekitar 41 persen dari kebutuhan pendanaan perubahan iklim yang tertuang dalam BUR ke-2. Pemerintah Indonesia perlu memobilisasi sumber pendanaan lain agar target NDC dapat dicapai pada 2030 nanti.

Adi menambahkan, pada 14 April 2020 lalu, badan Kebijakan Fiskal meluncurkan buku Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia 2016-2018. Buku ini sengaja diterbitkan sebagai bentuk transparansi publik terkait pendanaan APBN untuk aksi pengendalian perubahan iklim Indonesia.

Pemerintah Terbitkan Green Sukuk

Dalam rangka mendanai perubahan iklim pemerintah menerbitkan green sukuk. Green sukuk merupakan instrumen pembiayaan program pemerintah terkait aksi perubahan iklim.

"Ke depan, green sukuk akan menjadi populer dan ini peluang juga untuk investasi masuk ke Indonesia," kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso dalam Webinar LPPI bertajuk 'Mengelola Disrupsi Kembar', Jakarta, Jumat (3/7).

Dana yang berasal dari green sukuk juga digunakan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam hal ini data climate budget tagging dari Kementerian Keuangan menjadi referensi dalam penerbitan green sukuk.

Hasil penerbitan green sukuk pada tahun 2018 sebesar USD 1,25 miliar atau Rp16,75 triliun. Lalu pada tahun 2019, penerbitan global green sukuk sebesar USD 750 juta atau sekitar Rp11,25 triliun. Pencapaian ini

Berdasarkan Green Sukuk Allocation and Impact Report 2020, hasil penerbitan green sukuk pada tahun 2018 dan 2019 digunakan untuk membiayai proyek existing (refinancing) sebanyak 51 persen. Sisanya, sebesar 49 persen untuk membiayai proyek baru.

"Proyeksi penurunan emisi dari penerbitan global sukuk tahun 2018 sebesar 5,7 juta ton CO2e dan 3,2 juta ton CO2e." kata Adi.

Adi menambahkan, Kementerian Keuangan pertama kalinya menerbitkan Green Sukuk Retail pada tahun 2019 dengan jumlah total penerbitan Rp1,46 triliun.

Sementara itu, dana Green Climate Fund (GCF) termobilisasi secara global sebesar USD 9,9 miliar. Adapun mobilisasi dana GCF di Indonesia yaitu sebesar USD 200 juta untuk proyek yang disetujui dan dana penyiapan yang diakses sebesar USD 1,9 juta.

Selain itu, SDG Indonesia One mengelola dan memanfaatkan dana sebesar USD 2,46 miliar. Dana ini dipakai untuk memfasilitasi proyek perubahan iklim senilai USD 18,2 miliar.