Merdeka.com - Pendiri sekaligus CEO dari KontrakHukum, Rieke Caroline menyampaikan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu Undang-Undang khusus. Oleh karena itu, dibentuklah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) agar tata kelola data menjadi lebih aman.

"Di Indonesia, data pribadi menjadi penting untuk dibahas dalam UU khusus, karena hal ini merupakan salah satu penerapan dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar di mana disebutkan bahwa data pribadi merupakan hal dari setiap manusia," ucap Rieke pada Webinar Indonesia Digital innovation (IDA) pada Senin (9/11) sore.

Maka dari itu, jika suatu lembaga perlu mengelola suatu data pribadi, harus ditanamkan mindset bahwa saat ini mereka sedang mengelola satu hak yang dimiliki secara asasi oleh masing-masing pribadi. "Sayangnya, belum ada payung hukum besar yang secara khusus membahas tentang UU Perlindungan Data Pribadi, melainkan ada pengaturan mengenai data di dalam beberapa peraturan perundang-undangan," ungkap Rieke.

Sejak dahulu, peraturan memang dibuat terlambat setelah adanya peradaban manusia. Sehingga, pemangku kebijakan memang tidak bisa memaksakan kehadiran Undang-Undang yang preventif dari suatu kejadian yang belum menjadi urgensi.

Namun demikian jika suatu kondisi sudah terjadi dan butuh payung hukum untuk melindungi, maka regulator bertugas untuk menyusun peraturan tersebut, hingga akhirnya terbentuk suatu law and order.

"Terlebih, ada perbedaan antara UU dan peraturan perundang-undangan. Karena ada hierarkinya dan yang lebih di bawah tidak boleh bertentangan yang atas," pungkasnya.

Definisi dari data pribadi sendiri terdapat di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hanya saja, turunan aturan di bawahnya bukan lagi sebuah Undang-Undang, tetapi berupa peraturan pemerintah, peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang secara hierarki terletak di bawah Undang-Undang.

Oleh karena itu, dibutuhkan satu payung hukum yang bisa dipegang oleh para pelaku, baik mereka yang memiliki data pribadi, pemroses data pribadi, ataupun yang mengontrol data pribadi. Sehingga, waktu proses praktiknya, segala pelaku mengerti aturan-aturannya.

Berangkat dari belum adanya payung hukum yang menaungi keamanan data pribadi, dibuatlah sebuah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Tujuannya, untuk mengatur tata kelola data, supaya pergerakan, perpindahan, dan penggunaan data pribadi tetap menghormati hak privasi dari sang pemilik data.

Berdasarkan Pasal 3 Rancangan Undang-Undang PDP, ada dua jenis data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. "Data pribadi yang bersifat umum itu biasanya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, maupun agama, sedangkan yang bersifat spesifik berkaitan dengan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, data keuangan, dan data lainnya sesuai peraturan perundang-undangan," papar Rieke.

Rieke juga menambahkan bahwa ketika data-data yang spesifik maupun umum diungkap, harus bisa menunjukkan secara spesifik identitas seseorang. "Kalau suatu data tidak bisa membuat kita berhasil mengetahui identitas seseorang, maka tidak bisa digolongkan di dalam data pribadi yang dilindungi oleh RUU ini," katanya.

Reporter Magang: Theniarti Ailin