Merdeka.com - Pengamat Indef, Enny Sri Hartati menyayangkan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia saat ini yang amburadul dan tak tepat sasaran. Bayangkan saja, uang negara Rp 1.800 triliun hanya habis untuk gaji PNS, subsidi serta membayar bunga utang.

Dari total anggaran APBN tersebut, seperempatnya habis untuk belanja pegawai yang belum termasuk belanja birokrasi. Selain itu, belanja subsidi juga hampir Rp 300 triliun.

"Rp 1.800 triliun habis uang untuk subsidi, belanja pegawai dan bunga utang. Itu belum termasuk belanja birokrasi dan lainnya," ucap Enny di Jakarta, Rabu (2/4).

Dalam pandangannya, seharusnya pemerintah lebih efisien dalam manajemen keuangan dengan menjalankan reformasi birokrasi. Enny melihat sejak ramai pemekaran daerah banyak pegawai negeri yang bermunculan. "Belum lagi banyak bagian ini bagian itu divisi tidak penting," tegasnya.

Khusus masalah subsidi, pemerintah seharusnya bisa lebih produktif dengan mencari bahan bakar alternatif. BBM yang saat ini kebanyakan dipasok dari impor kemudian disubsidi, sangat memberatkan. Enny menyebut lebih efisien pemerintah mensubsidi gas dan mendorong perubahan bahan bakar dari fossil ke gas.

"Kemudian dana transfer daerah meningkat dalam bentuk bansos. Kalau misalnya difokuskan dan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) kita fokuskan pembangunan daerah maka akan terakselerasi juga kapasitas ekonomi," tutupnya.

Enny berharap pemimpin Indonesia untuk masa mendatang bisa merubah kebiasaan pengeluaran pemerintah yang tidak produktif seperti ini. "Harus diubah kebijakan ini," tutupnya.