Merdeka.com - Program kompensasi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai belum cukup untuk menjadi obat penawar atas dampak dari kebijakan tersebut.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan BLSM tidak akan mempertahankan daya beli masyarakat akibat dari kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, BLSM tidak seimbang dengan beban hidup masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari.

"BLSM enggak bisa mempertahankan daya beli masyarakat. Kalau penambahan beban hidup dengan kenaikan BBM masa Rp 5.000 per hari cukup. Itu hanya mengkompensasi beberapa pengeluaran," ujar dia dalam acara Seminar 'Setelah Harga BBM Dinaikkan: Dampak Terhadap Ekonomi Politik' di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut dia, kompensasi BLSM sebesar Rp 150.000 per bulan per rumah tangga sasaran hanya mampu mengkompensasi biaya transportasi masyarakat miskin saja. Apalagi, tarif angkutan umum juga mengalami kenaikan atas dampak dari kenaikan harga BBM.

"Angkot naik Rp 500. Sehari apabila dia pulang pergi jadi Rp 1.000. Kalau satu rumah tangga berjumlah 4-5 orang, artinya Rp 5.000 hanya bisa mengkompensasi transport saja. Kenaikan bahan makanan, kesehatan dan lain-lain ini dari mana?" tegas dia.

Enny menambahkan dampak kenaikan harga BBM subsidi juga menyebabkan produksi barang mengalami penurunan, sehingga pemerintah memerlukan kebijakan yang tepat sasaran guna mempertahankan konsumsi masyarakat.

"Dari konsistensi kebijakan saja tidak konsisten. BLSM ini tidak bisa jadi penawar dampak kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi," pungkas dia.