Indef: Jangan Sampai Subsidi Ongkir E-commerce Jadi Pintu Masuk Barang Impor
Merdeka.com - Pemerintah menyiapkan dana Rp500 miliar untuk menyubsidi ongkos kirim dari pembelian barang melalui daring (online) pada Harbolnas pada H-10 atau H-5 menjelang Idul Fitri 1422 Hijriah. Subsidi ini diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan, jangan sampai subsidi ongkir ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk impor. Mengingat mayoritas barang e-commerce adalah barang impor.
"Problem lain ketika pemerintah misalnya berikan subsidi ongkir ecommerce, jangan sampai yang masuk barang-barang impor," ujar Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (5/5).
Bhima menjabarkan, hasil studi Indef menunjukkan produk yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen yang diproduksi lokal. Ketika pemerintah salah subsidi nanti yang ramai justru barang impor, dan hal itu gawat bagi neraca dagang.
"Belum ada subsidi ongkir saja, impor barang konsumsi yang didalamnya termasuk barang dijual di ecommerce naik 15,5 persen per Maret 2021 lebih tinggi dari bulan sebelumnya," jelasnya.
Untuk itu, Bhima meminta pemerintah tetap hati-hati dalam memberikan kebijakan terutama menahan masyarakat agar menghindari keramaian untuk belanja. "Jadi harus extra hati hati kalau mau subsidi ongkir, meskipun tetap penting untuk kompensasi hilangnya konsumsi karena pelarangan mudik," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.
Baca SelengkapnyaLayanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca SelengkapnyaImpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan E-Commerce.
Baca Selengkapnya