Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait dugaan masuknya ribuan ton daging sapi dari India ke Indonesia. Kendati keran impor daging asal India baru dibuka, daging sapi itu nyatanya telah beredar di pasar Indonesia.

"Tentu saja tidak resmi," tegas Misbakhun di Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut laporan DJBC di media, pada 6 Januari 2016, kapal masuk pelabuhan Tanjung Priok membawa 7 kontainer yang diduga berisi daging sapi dari India. Dalam dokumen disebutkan bahwa isi kontainer adalah kulit olahan (wet blue). Namun, Petugas BC mencurigainya. Sebab, kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius.

"Itu kan nggak mungkin? Mana ada kulit diangkut dalam kontainer berpendingin udara?," tanya dia.

Pada 7 Januari 2016, kantor Bea Cukai menerbitkan nota hasil intelijen (NHI). Tanggal 22 Januari 2016, kontainer itu baru dibongkar di gudang milik importir di Cileungsi, Bogor. Hasilnya, petugas BC menemukan daging sapi beku. Lantas gudang itu disegel.

Misbakhun mengaku geram dengan isi NHI tersebut. "Seharusnya diperiksa di pelabuhan. Ini kenapa di gudang importir?"

Misbakhun juga kesal dengan pimpinan Bea Cukai. Pasalnya, pemeriksa menemukan kontainer itu berisi daging, tapi oleh pimpinan diminta untuk disesuaikan dengan dokumen tertulis asal, yakni kulit olahan (wet blue) Australia.

"Kenapa pimpinan justru menutup fakta tersebut? Jangan-jangan ada pemain lama yang terlibat dalam proyek impor daging sapi India itu?," tanya dia.

Selain kasus impor daging, Misbakhun juga mengingatkan DJBC mengenai kasus impor tekstil. Menurut laporan yang dia terima, impor tekstil melalui dua jalur, lewat kawasan berikat dan lewat jalur hijau.

Menurut Misbakhun, jalur kawasan berikat melalui sebuah pabrik di Tanah Abang dan Mangga Dua. Sementara, PT Busana Star diberi fasilitas jalur hijau. Mengenai kainnya jenis kempa (Non Wofen Fabric).

"Itu dilakukan untuk menghindari Persetujuan Impor (PI), mengingat syarat pabrikan yang harus impor itu harus memiliki pegawai," ucap dia.

Politisi Golkar ini meminta lembaga antirasuah menindaklanjuti hasil investigasi DJBC terkait impor daging sapi asal negeri Bollywood, serta kasus impor tekstil tersebut. Menurutnya, jangan sampai Negara mengalami kerugian atas ulah pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan paket kebijakan ekonomi jilid IX itu.

"Saya minta KPK bersinergi dengan DJBC menyelidiki kasus tersebut," tukasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai impor sapi dari kawasan tertentu. Beleid tersebut melengkapi UU No 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

PP tersebut memungkinkan pemerintah melakukan impor daging sapi (karkas) dari negara (country base) yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku (PMK). Namun justru dibolehkan impor dari satu daerah/ wilayah di satu negara yang sebenarnya bebas dari PMK (zone based). Dengan demikian, Australia tidak lagi mendominasi kuota impor sapi Indonesia.

"Bahwa ada negara, sebagian negara dia belum bebas penyakit mulut dan kuku tetapi satu daerah, satu wilayah di negara itu sebenarnya bebas," kata Darmin di kantornya, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

Darmin menjelaskan, beberapa negara yang tidak sepenuhnya benas PMK sudah menawarkan impor daging sapi dari zona yang bebas PMK, antara lain India dan Meksiko.