Merdeka.com - Sejumlah masyarakat mengeluhkan tingginya harga minyak goreng di tingkat pasar maupun pusat perbelanjaan. Rata-rata harga minyak goreng dijual lebih dari Rp20.000 per liter. Harga ini di luar dari harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah.

Dalam mengontrol harga minyak goreng, pemerintah menetapkan HET minyak goreng Rp11.000 per liter ketika harga kelapa sawit dikisaran USD600 per ton. Namun kini harga minyak goreng terancam naik dua kali lipat. Terkerek harga CPO.

Kenaikan harga minyak goreng sangat dirasakan ibu rumah tangga. Salah satunya warga Bekasi, Anggun. Padahal pekan lalu harganya masih kisaran Rp17.000 per liter. Namun hari ini, harga dibelinya mencapai Rp23.000 per liter.

"Rasanya pengen tidak membeli, tapi egoreng tanpa minyak gimana rasanya," keluh Anggun kepada merdeka.com, Sabtu (20/11).

Minyak goreng pun sulit dijumpai di warung-warung eceran. Anggun mengatakan, untuk bisa beli minyak goreng harus ke pusat perbelanjaan. Itu pun stok yang tersedia tidak begitu banyak.

Nining juga mengeluhkan hal sama. Di daerah tempatnya tinggal, Tambun Selatan, rata-rata harga minyak goreng dijual menyentuh Rp20.000-22.000 per liter. Menurutnya, jelas memberatkan. Apalagi minyak goreng menjadi kebutuhan dasar untuk memasak.

"Rp20.000 mahal banget yang curah. Kalau yang literan Rp21.000 - Rp22.000 per liter," katanya

Berdasarkan laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga rata-rata minyak goreng di seluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan. Adapun harga pada Jumat (19/11) kemarin, menyentuh Rp18.400 per liter.

Harga ini terus bergerak sejak Senin (15/11) lalu. Di mana harga minyak goreng saat itu masih di Rp18.250 per liter. Kemudian kembali naik di Rp18.300 pada Selasa (13/11), Rp18.350 di Rabu (14/11), dan Rp18.400 pada Kamis sampai Jumat kemarin.

Penyebab Harga Minyak Goreng Naik

Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi buka suara mengenai penyebab harga minyak goreng naik drastis beberapa waktu belakangan. Kenaikan itu merupakan konsekuensi atas meroketnya harga komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Kalau kita lihat sekarang sebenarnya barang apa yang kita jual? pertama yang paling besar itu adalah produk minyak nabati HS nomor 15 yaitu kelapa sawit," kata Lutfi, Jakarta, Jumat (19/11).

Kenaikan harga CPO, kata Lutfi, membuat ekspor membaik namun juga menekan harga minyak goreng. Terlihat dari nilai ekspor bulan ini yang menyumbang angka cukup besar.

"Kita ini menjual kira-kira USD 27 miliar pada tahun 2020. Pada bulan Oktober ini saja kita menjual USD3,36 miliar," jelasnya.

Kontribusi positif itu berdampak pada produk turunannya, yakni minyak goreng yang mengalami kenaikan harga. Harga kelapa sawit kini dibanderol USD 1.250 dan berpotensi akan naik lagi hingga menyentuh USD 1.500 per ton.

"Akan naik lebih dari USD1.500 pada tahun depan karena panen dari pada kelapa sawit kita ini, panen dari kelapa sawit dari seluruh dunia itu tidak akan terlalu baik," paparnya.

Dinilai Masih Wajar

Kenaikan harga minyak goreng yang terjadi saat ini dinilai masih dalam batas wajar. Lonjakan harga minyak goreng ini pun disebut tidak akan berdampak langsung pada perekonomian nasional yang sedang memasuki fase pemulihan ekonomi akibat Covid-19.

"Kenaikan harga minyak menurut hitungan saya tidak akan terlalu besar dampaknya ke perekonomian kita," kata Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah saat dihubungi merdeka.com.

Apalagi kata Pieter, kenaikan harga minyak goreng sudah berlangsung lama namun tidak banyak memengaruhi inflasi. Saat ini berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Oktober masih terjaga di level rendah yakni 1,66 persen (yoy).

"Sejauh ini kenaikan harga minyak yang sudah cukup lama berlangsung belum berdampak ke inflasi Indonesia. Inflasi Indonesia masih terjaga di level yang rendah," ungkapnya.

Dia melanjutkan kenaikan inflasi justru lebih besar dipengaruhi adanya peningkatan permintaan seiring dengan fase pemulihan ekonomi nasional. Hal ini tercermin dari turunnya level PPKM di sejumlah wilayah karena terkendalinya kasus harian Covid-19.

"Inflasi diperkirakan lebih besar dipengaruhi oleh kenaikan demand ketika perekonomian mulai pulih seiring pelonggaran mobilitas karena meredanya pandemi," kata dia.