Merdeka.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono mengatakan pembangunan ibu kota baru bukanlah proyek yang harus selesai pada tahun 2024. Sebaliknya, pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek jangka panjang yang berakhir pada tahun 2045.

"Satu hal yang ingin saya sampaikan secara pribadi, jangan dikecilkan (pembangunan IKN) hingga 2024 saja karena kita membangun ibu kota ini sampai 2045," kata Bambang di Ciputra Artpreneur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Bambang menjelaskan pembangunan yang dilakukan di IKN Nusantara merupakan membangun sebuah ibu kota yang futuristik. Kota cerdas (smart city) yang inklusif, reselien,hijau dan berkelanjutan. "Yang kita bangun ini satu kota futuristik masa depan," kata dia.

Dia mencontohkan di IKN Nusantara nanti akan ada mobil terbang atau sky taxi. Sebuah drone yang bisa mengangkut 4 orang sekaligus dan tanpa awak.

"Misalnya saya tanda tangan dengan Hyundai Corporation untuk membuat sky taxi atau mobil terbang, tapi saya sebutnya sky taxi, jadi satu drone besar yang bisa menampung sampai 4 orang, autopilot dan ini akan kita coba," kata dia.

Tak hanya itu, IKN Nusantara juga terbuka dengan penggunaan teknologi terkini lainnya. "Dan ini terbuka juga untuk kendaraan-kendaraan tanpa awak dan berbagai teknologi terbaru," kata dia.

Dia menambahkan pembangunan IKN Nusantara akan dilakukan secepatnya. Namun semua hal masih dalam proses pengerjaan. “Harapan kita semua ingin sesegera mungkin pembangunan ikn di nusantara ini akan bergulir,” kata dia.

PKS-Demokrat Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda

Sebelumnya, sejumlah fraksi partai politik meminta pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan dalam Sidang Paripurna: Penyampaian Pandangan Fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN 2024.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya ditunda. Agar anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat.

"PKS yang berpandangan bahwa pemerintah lebih baik menunda pemindahan ibukota negara atau ikn sehingga dapat anggaran pemerintah difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat," kata Juru Bicara Fraksi PKS Andi Akmal di Gedung DPR-RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Tak hanya itu, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk untuk meningkatkan infrastruktur pertanian dan belanja negara lain yang lebih berkeadilan.

Pendapat serupa juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat. Lewat juru bicaranya, Rizki Aulia Natakusumah yang meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program yang memberikan dampak lebih luas hingga ke masyarakat.

"Fraksi Demokrat meminta pemerintah mendorong belanja negara yang memiliki multiplier effect sehingga anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda," kata Rizki.

Sebaliknya, Fraksi Demokrat meminta penggunaan APBN difokuskan untuk melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok. Termasuk harga energi bagi masyarakat di daerah.