Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hipmi tuntut Jokowi berani tarik duit orang kaya RI di Singapura

Hipmi tuntut Jokowi berani tarik duit orang kaya RI di Singapura Jokowi teleconference dengan TKI. ©Setpres RI/Intan

Merdeka.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengapresiasi ketegasan pemerintah menenggelamkan kapal-kapal asing yang kedapatan mencuri ikan di laut Indonesia. Pasalnya, pencurian itu telah berlangsung lama dan merugikan negara sampai ratusan triliun Rupiah.

Tak hanya itu, Hipmi juga meminta pemerintah 'merebut' Devisa Hasil Ekspor (DHE) maupun dana orang kaya yang diparkir di Singapura. "Kami mendesak agar ratusan hingga ribuan triliun Rupiah DHE komoditas, tambang, serta minyak dan gas yang diparkir di luar negeri ditarik dan disimpan ke bank lokal BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di dalam negeri," ujar Ketua Hipmi Bidang Infrastruktur Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (8/12).

Bahlil mengatakan, tidak adil bila DHE yang jelas-jelas merupakan hasil eksploitasi dari kekayaan Indonesia malah diparkir dan dinikmati oleh negara tetangga. DHE ini sebaiknya diparkir di bank pemerintah dan dapat bermanfaat untuk membantu likuiditas bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Calon Ketua Umum Hipmi ini juga menegaskan bahwa landasan hukum untuk menarik DHE ini sudah tersedia. Hanya saja implementasinya yang sangat lemah.

"Kalau kita lihat aturannya sudah ada, tapi implementasinya lemah. Padahal ini penting untuk memperkuat devisa kita dan memperkuat likuiditas perbankan pemerintah untuk membiayai infrastruktur," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bank Indonesia merilis aturan DHE melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/20/PBI/2011. Di sana bank sentral mewajibkan eksportir menerima melalui bank nasional. Dengan kebijakan tersebut, devisa hasil ekspor hanya bisa disimpan di bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. Sebaliknya, bank di luar negeri akan dilarang untuk mengelola devisa hasil ekspor dalam negeri.

Tujuannya, agar devisa hasil ekspor masuk kembali ke Indonesia dan tidak terparkir di luar negeri. Namun, aturan ini kemudian berjalan tidak efektif. Pasalnya, BI belum menerapkan peraturan ini dengan tegas. Bahlil yakin Pemerintahan Jokowi-JK akan mampu menerapkan aturan ini.

"Dari keberanian pak Jokowi, kita optimistis aturan ini akan diimplementasikan. Sayang, banyak devisa kita terbuang di luar negeri, padahal yang diekspor sumber daya alam kita, terus negara lain yang nikmati," kata Bahlil.

Singapura masih merupakan negara paling aman dan strategis menampun DHE Indonesia. Tak hanya DHE, negara ini juga tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan orang Indonesia. Bukan jumlah kecil, diperkirakan dana milik perusahaan dan orang Indonesia yang ada di Singapura saat ini sekitar USD 140 miliar atau sekitar Rp 1.441 triliun.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran
Serang Jokowi, PDIP Dinilai sedang Marah dan Kecewa kepada Gibran

Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.

Baca Selengkapnya
Ridwan Hisjam Ungkap Begitu Jokowi Selesai dengan PDIP, Kembali Lagi ke Golkar
Ridwan Hisjam Ungkap Begitu Jokowi Selesai dengan PDIP, Kembali Lagi ke Golkar

Bagi Golkar, selalu menerima dengan tangan terbuka untuk kader-kadernya untuk kembali lagi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
4 Menteri Jokowi Tak Disumpah Sebelum Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Penjelasan Hakim MK
4 Menteri Jokowi Tak Disumpah Sebelum Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Penjelasan Hakim MK

Empat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih
Reaksi Jokowi Disebut PDIP Bukan Lagi Kadernya: Terima Kasih

Jokowi akhirnya merespons pernyataan PDIP bahwa dirinya bukan lagi kader partai berlambang banteng hitam moncong putih itu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar
Sekjen PDIP Kritik Jokowi: Utang Swasta dan BUMN Hampir USD200 Miliar

Menurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan
Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan

Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.

Baca Selengkapnya
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu
Curhat Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, tapi Kalau Beras Naik Saya Dimarahi Ibu-Ibu

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.

Baca Selengkapnya