Hingga November 2020, Baru Terbentuk 489 Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa

Merdeka.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mencatat hingga November 2020 dari total 617 Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah sudah dibentuk 489 Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).

"Sampai dengan November 2020 dari total 617 Kementerian Lembaga, pemerintah daerah sudah dibentuk 489 UKPBJ struktural, 39 UKPBJ masih adhoc, dan 89 Kementerian lembaga pemerintah daerah yang belum memiliki UKPBJ," kata Roni, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, berdasarkan Permendagri nomor 112 tahun 2018 telah mewajibkan seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota untuk membentuk unit UKPBJ secara struktural. Sehingga dengan kelembagaan yang kuat dan mandiri diharapkan pengelola pengadaan dapat fokus dapat lebih profesional dan berintegritas.

Maka Kementerian Lembaga dan pemerintah daerah dapat terhindar dari praktek korupsi serta tidak lagi rentan atau mudah diintervensi dan pada akhirnya tidak perlu takut dikriminalisasi.

"Untuk mendukung percepatan kedudukan lembaga yang kuat dan mandiri LKPP juga melakukan upaya koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi," ujarnya.

Selanjutnya SDM pengadaan yang berasal dari jabatan fungsional pengelola barang dan jasa diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan nasional melalui pemungutan peran yang menitikberatkan pada aspek strategis dalam perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak.

Selain fungsi pemilihan penyedia yang menjadi tugas pokok dari fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. "Kami sampaikan sebanyak 420 Kementerian lembaga pemerintah daerah masih belum memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh LKPP, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan jabatan fungsional pengadaan disebabkan karena adanya resiko hukum yang tinggi, masih adanya intervensi dan insentif yang kurang menarik.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com