Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, hingga November 2019, serapan anggaran Kementerian Perhubungan mencapai angka 63,3 persen atau sekitar Rp30,7 triliun dari total pagu Rp44,3 triliun. Angka ini masih jauh di atas target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 90,37 persen.

"Kita akan melakukan beberapa strategi agar penyerapan anggaran bisa sampai 90 persen," ujar Menhub sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis (14/11).

Dia menambahkan, hingga saat ini anggaran terbanyak terserap pada kegiatan nonfisik, seperti di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Litbang dan BPSDM. "Mereka (non-fisik) rata-rata sudah 80 persen. Untuk fisik masih 60-an persen," imbuhnya.

Sebagai informasi, total pagu Kemenhub pada 2019 mencapai Rp44,3 triliun dengan komposisi pagu tersebut terdiri atas rupiah murni Rp26,7 triliun, SBSN sebanyak Rp9,6 triliun, PHLN sebanyak Rp4,2 triliun, dan PNBP serta BLU sebanyak Rp3,6 triliun.

Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Rendah

Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sugiyartanto mengonfirmasi bahwa hingga awal November ini pihaknya telah berhasil mendongkrak jumlah penyerapan anggaran mencapai sekitar 65 persen.

"Saya kira kalau penyerapan, kita kan masih sekitar (sisa) dua bulan. Sekarang posisinya sudah sekitar 65 persen kita optimalkan," ujar dia saat acara Konferensi Nasional Teknik Jalan (KNTJ) ke-10 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Selasa (5/11).

Pria yang akrab disapa Sugi ini menekankan, proses penyerapan bukan jadi tolak ukur utama terkait penggunaan anggaran. Sebab, banyak proyek di bawah wewenang instansi yang bersifat kontrak tahun jamak (multiyears contract) dan tidak harus selesai di tahun yang sama.

"Saya kira ukurannya bukan tingginya penyerapan, tapi lebih kepada kualitas pekerjaannya," ujar dia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com