Merdeka.com - Pemerintah telah menerbitkan Perpres 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatur antara lain perubahan iuran peserta BPJS untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP). Pemerintah melakukan langkah lanjutan untuk memperbaiki dan menjaga kesinambungan ekosistem program Jaminan Kesehatan (JKN).

"Sebetulnya, kehadiran perpres ini justru mengembalikan nilai-nilai fundamental dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam media briefing Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (14/5).

Fachmi mengatakan, melalui perpres tersebut, pemerintah hadir lebih banyak dalam menjamin keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di mana konstruksi dasar dari program JKN adalah membangun sosial solidaritas atau gotong royong, yang tidak mampu dibiayai pemerintah.

Dalam paparannya, per 30 April 2020, negara telah membayar untuk 132 juta jiwa, yang terdiri dari penerima bantuan iuran (miskin tidak mampu) sebanyak 96.536.203 jiwa, dan 36.064.703 jiwa merupakan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda.

"Kita melihat angkanya dahsyat, bagaimana Pak Jokowi berkomitmen untuk membiayai masyarakat miskin baik, yang pemerintah pusat maupun yang pemerintah daerah," kata Fachmi.

Sementara untuk pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja, untuk kelas III - yang menurut Perpres 75/2019 jumlah iurannya adalah Rp42.000, dalam Perpres 64/2020 jumlahnya sama. Namun peserta hanya membayar Rp25.500 dan selisih sebesar Rp16.500 (dari tarif Rp42.000) dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran, tercatat sebanyak 21.814.335 jiwa.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com