Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong emiten untuk bisa menerapkan prinsip good governance. Langkah ini diyakini sebagai salah satu penangkal krisis. Sebab, di negara-negara lain, krisis dipicu sektor keuangan yang tidak dapat menjalankan tata kelola yang baik.

"Persoalan krisis banyak disebabkan karena governance yang tidak bagus. OJK ingin menyusun road map bagaimana mengelola perusahaan yang bagus," ujar Ketua OJK Muliaman Haddad saat ditemui di Hotel Intercontinental, Jakarta, Kemarin malam (2/7).

Muliaman menambahkan, menjalankan perusahaan dengan tata kelola yang baik ikut membantu negara terhindar dari krisis. "Para emiten yang cukup baik, kondisi makro yang kuat sehingga kinerja pasar modal cukup baik dan dapat menambah kepercayaan kepada investor lokal dan luar negeri," jelas dia.

Saat ini yang menjadi fokus OJK adalah menciptakan peluang yang baik. Namun yang terpenting adalah menjaga kesinambungan. Sebab investor melihat stabilitas ekonomi dalam jangka waktu panjang.

"Oleh karena itu mengedepankan penerapan sistem good governance di setiap emiten," ungkapnya.

Dia menuturkan, berbagai lembaga penelitian independen menilai, kinerja emiten di pasar modal merupakan usaha dalam rangka meningkatkan sektor keuangan.

"Tentunya ini harus sesuai dengan prinsip governance yang baik. Ini juga yang disenangi investor domestik, tentunya saja OJK tetap selalu berada di tengah," ujar dia.

Kewajiban pembagian dividen menjadi salah satu pertimbangan investor untuk melihat kondisi sektor keuangan nasional secara umum dan keuangan perusahaan secara khusus. Tahun lalu OJK mencatatkan ada 85 perusahaan yang menghasilkan laba bersih yang signifikan, di mana 31 persennya membagikan keuntungan (dividen) kepada para investor sesuai dengan ketentuan kewajiban yang telah ditentukan.

"Dan angka besarnya dividen hingga Rp 74 triliun. Ini merupakan satu angka yang besar," tutupnya.