Hijrah ke BPK, Achsanul dan Harry Azhar harus bebas intervensi
Merdeka.com - Terpilihnya Achsanul Qosasi dan Harry Azhar Azis, dua anggota komisi XI DPR sebagai anggota BPK periode 2014-2019 menyisakan kontroversi. Masuknya dua politisi dari Partai Demokrat dan Golkar itu melahirkan pemikiran tak akan ada independensi dalam tubuh BPK.
Anggota komisi XI DPR, Maruarar Sirait ikut angkat bicara terkait terpilihnya dua koleganya itu. Ara sapaan akrabnya, menantang keduanya membuktikan diri mampu mewujudkan independensi BPK.
"Ya dalam undang-undang memang tidak dilarang. Tapi sesudah dipilih harus menunjukkan sikap independen," ujar Maruarar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9).
Dalam pandangan politisi PDIP ini, jabatan sebagai anggota BPK adalah tantangan bagi keduanya untuk membuktikan tidak ada intervensi dari partai politik tempat dua politisi itu berkiprah sebelum jadi anggota BPK.
Maruarar berjanji bakal lebih mengawasi kinerja keduanya selama menjadi anggota BPK. "Jadi ini tantangan bagi mereka, dan tentu saja kami akan terus mengawasi," ucap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aziz menyebut partainya terbuka untuk melakukan komunikasi dan penjajakan koalisi dengan partai politik (parpol) manapun.
Baca SelengkapnyaHakim MK Arief Hidayat membacakan putusan yang menyebutkan bahwa tak terbukti adanya intervensi Presiden terkait penetapan capres-cawapres 2024.
Baca SelengkapnyaCak Imin sampai dan disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaHakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkap alasan lembaganya tak menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan PHPU.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.
Baca SelengkapnyaAnies mengatakan, sejak MK berganti kepemimpinan, kini keputusan MK memunculkan harapan baru.
Baca Selengkapnya