Hatta tegaskan upah buruh Rp 1,5 juta tidak cukup
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan gaji buruh sebesar Rp1,5 juta per bulan atau di bawah angka itu tidak cukup untuk biaya hidup di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Dia mengatakan rendahnya pendapatan buruh terutama para buruh kontrak melalui outsourcing dinilainya memang memprihatinkan. Pemerintah menyesalkan banyaknya praktik akal-akalan terhadap peraturan buruh kontrak yang menyebabkan kesejahteraan buruh tidak pernah membaik.
"Outsourcing itu hanya boleh dilakukan jika sesuai dengan Undang-Undang," katanya setelah menyelesaikan pertemuan 4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum di Tokyo, seperti dilansir Antara Rabu (10/10) malam.
Hatta menegaskan outsourcing hanya boleh dilakukan, apabila suatu perusahaan memerlukan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam jangka pendek. "Jangan disiasati dengan kontrak-kontrak yang terus diperbarui setiap 3 bulan atau enam bulan," katanya.
Outsourcing, tegas Hatta, hanya boleh dilakukan pada lima bidang pekerjaan yakni petugas kebersihan, pertambangan lepas atau borongan, jasa keamanan, transportasi, dan jasa katering. Di luar itu, buruh harus berstatus sebagai karyawan langsung di perusahaan. "Jadi kita lihat kalau jelas-jelas perusahaan mampu tapi menekan buruh dengan gaji Rp 1,5 juta perbulan itu tidak benar," katanya.
Isu buruh menjadi salah satu yang dibahas dalam forum bersama ekonomi Indonesia Jepang. Pengusaha Jepang masih menganggap masalah buruh di Indonesia sebagai salah satu hambatan investasi mereka.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusakan terhadap Rupiah bisa berujung ancaman pidana.
Baca SelengkapnyaMenaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan di Amerika Serikat diwajibkan membayar gaji dan ganti rugi kepada mantan karyawannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Batas pembayaran THR pegawai maksimal pada H-7 lebaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah tak lagi tahan barang bawaan pekerja migran di bandara asalkan nilainya tidak lebih dari Rp24 juta setahun.
Baca SelengkapnyaKesadaran wajib pajak melaporkan SPT tahunan mengalami peningkatan 4,92 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca Selengkapnya