Hatta tegaskan JSS tidak menggunakan APBN
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan Tim 7 telah memiliki rekomendasi terkait pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yakni tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, dana APBN lebih baik diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jembatan atau rumah sakit.
"Sudah akan rekomendasi kan sebetulnya, menggunakan pola tidak APBN. Paling-paling BUMN dan swasta yang kita ajak," ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (8/4).
Hatta melanjutkan penggunaan APBN untuk proyek JSS merupakan suatu bentuk pemborosan. Pasalnya, proyek ini menelan dana yang sangat besar.
"Kalau pakai APBN, belum harus bicara dengan DPR dulu. Dananya besar sekali, engga cukup. Kita masih perlu untuk rumah sakit, bendungan, jalan, irigasi," tuturnya.
Hatta merasa lebih baik menyerahkan pembangunan proyek ini pada pihak swasta dan BUMN. Dia menegaskan proyek JSS sudah masuk ke dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sehingga tidak masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
"Kalau masuk di dalam RKP berarti APBN. Saya tidak setuju APBN. Terlalu besar biaya APBN untuk itu, harus kita dorong ke arah Public Private Partnership (PPP)," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menginginkan proyek ini juga dapat dibiayai oleh negara melalui APBN. Alasannya agar pemerintah juga dapat mengawasi jika terjadi potensi penyelewengan oleh pihak swasta.
Agus mengedepankan prinsip kehati-hatian karena mega proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar sekitar Rp 225 triliun.
Seperti diketahui, JSS akan terbentang dari Provinsi Lampung dan Provinsi Banten ini sepanjang 27,4 kilometer dan membelah Selat Sunda. Harapannya, persiapan pembangunan proyek ini dimulai tahun ini hingga dua tahun ke depan untuk studi kelayakan dan desain dasarnya. Targetnya, konstruksi awal sudah mulai dilakukan pada 2015 dan memakan waktu 10 tahun. Dengan demikian, jembatan ini baru bisa beroperasi pada 2025 mendatang.
Untuk merealisasikan mimpi tersebut, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau Jembatan Selat Sunda (JSS). Sesungguhnya, proses menuju pembangunan JSS sudah memasuki babak baru ketika Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyebut nama Artha Graha pimpinan pengusaha Tommy Winata sebagai partner atau rekanan pemerintah sebagai pemrakarsa yang juga akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) megaproyek tersebut.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaBeredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bagi-Bagi Bantuan Pangan di Jawa Tengah Hari Ini
Selain bagi-bagi bantuan pangan, Jokowi akan meninjau dan meresmikan infrastruktur di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaJumlah PNS Pindah ke Ibu Kota Baru Dikurangi dari 12.000 Jadi 6.000 di Tahap Awal
Jumlah ASN yang pindah ke depannya akan ditentukan dari skala prioritas yang dilihat dari hasil perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Cek APBN Sebelum Lanjutkan Bansos: Kalau Anggaran Tak Memungkinkan Tidak Diteruskan
Jokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca SelengkapnyaHabiskan Biaya Rp561 Miliar, Ini 10 Ruas Jalan dan 1 Jembatan di Kaltim yang Diresmikan Jokowi
Jokowi mengatakan pembangunan 10 ruas jalan dan 1 jembatan dengan total panjang 50,9 kilometer telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaAHY Mengaku Tak Punya Keahlian di Bidang Agraria: Saya Hadir dengan Niat Baik dan Dedikasi
AHY juga mengaku belum hafal struktur di Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaPuji Jokowi, AHY: Partai Demokrat Siap Lanjutkan Program Pemerintah
AHY menjelaskan, berbagai program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo hingga saat ini seperti pembangunan infrastruktur, akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya