Merdeka.com - Pemerintah meyakini, investasi dapat melambung dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pertumbuhan keterhubungan atau konektivitas serta iklim usaha menjadi faktor pendorongnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tahun ini Indonesia akan memanen hasil dari pembangunan infrastruktur perhubungan.

"Kita akan panen konektivitas seperti bandara, pelabuhan. Itu yang selama ini menjadi keluhan investor," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (13/2).

Pemerintah menyebutkan, 11 bandara baru siap untuk beroperasi tahun ini. Pembangunan bandara baru ini sebagai upaya membuka aksesibilitas dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebelas bandara tersebut antara lain Bandara Muara Bungo-Jambi, Bandara Bawean-Gresik, Bandara Saumlaki. Ada pula Bandara Pekon Serai-Lampung Barat, Bandara Bone-Sulawesi Selatan, Bandara Sumarorong-Minahasa, Bandara Tual Baru-Maluku, Bandara Kufar-Seram Timur, Bandara Waisai (Marinda) Raja Ampat, Bandara Kamanap Baru-Papua, dan Bandara Waghete Baru-Papua.

Selain pembangunan 11 bandara baru, tiga proyek pengembangan bandara juga ditargetkan rampung tahun ini. Tiga bandara tersebut adalah Bandara Kualanamu, Bandara Ngurah Rai dan dan Bandara Sepinggan.

Iklim usaha di dalam negeri juga dijanjikan bakal diperbaiki untuk mempermudah iklim investasi. Hatta mencontohkan, investasi eksplorasi migas akan ditingkatkan daya tariknya dengan menghilangkan pajak eksplorasi.

"Kalau sudah dikenakan pajak di awal kan tidak menarik. Kalau sudah dibangun baru ada cost recovery, tax, dan lain sebagainya," tuturnya.

Pemerintah juga telah membentuk forum peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI). Tidak hanya di pusat, forum ini juga akan dibuat hingga tingkat daerah dengan nama PEPIDA.

Pembentukan PEPI ini bertujuan merumuskan kebijakan umum, menetapkan langkah-langkah peningkatan sisi ekspor dan investasi. Selain itu juga mengkaji, mengevaluasi, merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah.

"Serta mengkaji dan merumuskan langkah jika ada masalah, deregulasi dan debirokratisasi ekonomi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.