Merdeka.com - Penunjukan Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Plt menteri keuangan masih menuai pro kontra. Akhir pekan lalu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis secara tegas mengatakan bahwa Hatta tidak bisa mengeluarkan kebijakan atas nama menteri keuangan. Sebab, posisinya hanya sebagai pelaksana tugas.

Namun, Hatta membantahnya. sebagai resmi menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan, Hatta Rajasa mengaku berhak memutuskan kebijakan terkait pengelolaan fiskal negara yang saat ini menjadi tanggung jawabnya.

Hatta menegaskan, dia bisa mengambil keputusan sebelum ada pengganti Menteri Keuangan secara definitif sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44/M Tahun 2013. Dalam kata lain, Hatta bisa keluarkan Peraturan Menteri Keuangan apabila adanya perlu kebijakan yang mendesak.

"Ingin saya tegaskan, presiden tugaskan saya sebagai Plt dengan kewenangan Menkeu. Tapi ini sampai dengan Presiden mengangkat Menkeu definitif. Begitu bunyi keppres tersebut. Walaupun Plt, tapi keppresnya yang bisa ambil keputusan sebagai Menkeu. Ini penting, supaya tidak ada lagi pertanyaan seakan-akan ada ketidakpastian. tapi sampai pada menkeu definitif ditetapkan," ujar Hatta saat ditemui usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/4).

Hatta sesumbar bahwa pengelolaan anggaran bukan sesuatu yang baru buatnya. Dengan demikian, dia yakin dapat melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas yang tertunda.

"Ke depan, kita laksanakan tugas yang sudah ada dan melanjutkan yang sudah ada serta beberapa poin yang harus jadi perhatian kita untuk diakselerasi," tegasnya.