Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), mendapat tanggapan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat pada dasarnya tidak keberatan jika pemerintah daerah DKI Jakarta ingin meningkatkan gaji pegawainya. Alasannya, pendapatan asli daerah (PAD) Jakarta cukup tinggi untuk memfasilitasi kenaikan itu.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa melihat, wajar jika Pemprov DKI ingin meningkatkan kesejahteraan pegawainya demi tujuan meningkatkan kinerja melalui pelayanan pegawai kepada masyarakat yang akhirnya berujung pada peningkatan PAD.

Menurutnya, kebijakan ini adalah wewenang kepala daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah pusat tidak bisa intervensi. Kebijakan kenaikan gaji PNS pun tergantung kekuatan anggaran masing-masing daerah.

Hanya saja, ada yang membuat Hatta khawatir. "Yang dikhawatirkan itu daerah-daerah yang tidak memiliki PAD tinggi tapi mau ikut-ikut (menaikkan gaji), dan bergantung pada DAU pemerintah pusat, itu yang berat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11).

Mantan Menteri Perhubungan ini menyarankan, anggaran kenaikan gaji lebih baik dialokasikan untuk belanja modal yang lebih produktif. Selain memberikan kontribusi langsung ke masyarakat, anggaran ke sektor produktif akan mendorong perekonomian.

"Belanja modal terutama infrastruktur dialirkan untuk memperbaiki jalan, transportasi, pendidikan, irigasi, kesehatan, waduk, dan lain-lain, sebetulnya itu yang kita inginkan," tuturnya.