Hatta minta Dahlan lebih rajin lobi DPR soal tol Trans-Sumatera
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyesalkan molornya pembangunan awal jalan tol Trans-Sumatera. Keterlambatan pelaksanaan groundbreaking terutama disebabkan penolakan Komisi VI DPR memberi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana proyek tersebut.
Hatta menyebut Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab mengawal isu ini. Sebab, tanpa persetujuan DPR, proyek tersebut bakal makin molor.
"Dahlan Iskan harus rajin membahas dengan komisi VI. Kenapa komisi VI merasa (tol Trans-Sumatera) ini belum dibahas, saya tidak tahu. Kalau tidak disetujui DPR, berarti tidak bisa dijalankan," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat (13/9).
Pemerintah awal pekan ini mengusulkan PMN untuk lima perusahaan pelat merah yakni PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Krakatau Steel, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Total suntikan modal yang diminta Rp 7 triliun, dengan rincian Rp 2 triliun uang tunai buat Hutama Karya. Sisanya modal dalam wujud data administrasi untuk BUMN lainnya.
Namun, permintaan Dahlan ditolak mentah-mentah oleh Komisi VI, alasannya anggota dewan merasa tak pernah diajak berkomunikasi sebelumnya soal pemberian PMN.
Masalah makin ruwet, lantaran Dahlan dituduh hendak menggelapkan uang negara, dengan alasan karena PMN untuk Hutama Karya sudah masuk dalam nota keuangan APBN-P 2013 tapi belum dibahas bersama komisi VI.
Penolakan legislatif ini paling berdampak pada kesiapan Hutama Karya menggarap ruas tol Palembang, Lampung, dan Dumai yang masuk skema awal pengembangan Trans-Sumatera yang ditargetkan mulai digarap tahun ini. Padahal BUMN infrastruktur itu sangat butuh dana segar.
Melihat kondisi ini, Hatta menilai Dahlan sebagai bos BUMN hanya perlu komunikasi lebih intensif dengan DPR. Sebab dana riil sebetulnya sudah tersedia di Kementerian Keuangan. Sangat disayangkan jika pengucurannya terganjal hanya karena tak mendapat restu politikus.
"Ini yang sayang menurut saya, dana sudah ada, kita bisa memulai tahun ini. Marilah aktif di komisi VI, apa masalahnya, kan menko tidak bisa melakukan rapat bersama komisi," kata Hatta.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Resmikan Jalan Tol Trans Sumatera Seksi Tebing Tinggi-Indrapura-Lima Puluh
Pembangunan tol trans sumatera ini menghabiskan anggaran Rp4,73 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera: Sudah Ada Tersangka
KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) oleh BUMN PT Hutama Karya pada tahun anggaran 2018-2020.
Baca SelengkapnyaJanji Anies-Cak Imin Bakal Lanjutkan Pembangunan Tol Trans Jawa sampai Banyuwangi
"Salah satunya, Tol Trans jawa yang pembangunannya dituntaskan sampai Banyuwangi," kata Cak Imin
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kantor LPS di IKN Bernama 'Arthadyaksa', Jokowi: Bermakna Pelindung Harta Nasabah
"Kompleks perkantoran LPS ini bernama Arthadyaksa yang bermakna pelindung nasabah," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaGubernur Maluku Utara Abdul Gani Jadi Tersangka Suap Proyek Infrastruktur, Langsung Ditahan KPK
Selain Abdul Gani, KPK juga menjerat enam orang lainnya sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi Dilanjutkan Tahun Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 3 Orang Keluar Negeri Terkait Korupsi Proyek Tol Trans Sumatera, Ini Identitasnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Tol Trans Sumatera.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Kaltim Sambut dan Temani Presiden Jokowi ke Sejumlah Daerah Termasuk IKN
Presiden akan berada di Kaltim hingga Jumat (1/3/2024) mendatang.
Baca Selengkapnya