Hatta desak longsor Freeport diinvestigasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan harus ada tindakan investigasi terkait peristiwa longsor di wilayah kerja tambang Big Gossan PT Freeport Indonesia yang sudah menelan korban jiwa. Sampai hari ini, tercatat 19 pekerja tambang tewas akibat insiden tersebut.

"Memang harus dilakukan investigasi yang komplet penyebabnya apa. Karena ini tidak boleh terulang kembali dalam operasi underground mining yang sebesar itu. Oleh sebab itu kalo nanti tim investigasi sudah mengidentifikasi dengan baik maka kita bisa mencegah kemungkinan terulangnya kejadian ini," ujar Hatta yang ditemui usai acara Sertijab Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Lapangan banteng, Jakarta, Selasa (21/5).

Hatta menjelaskan saat ini menurut data yang diterima masih ada puluhan orang yang terjebak dalam bencana longsor tersebut. Dia meminta agar mereka dapat segera dievakuasi dan Freeport mengambil tindakan secara cepat. "Menurut saya yang penting pastikan, ada sekitar puluhan yang masih terjebak di dalam, ini yang harus secepat mungkin kita atasi itu," tandasnya.

Kendati demikian, menurut Hatta pemerintah saat ini belum bisa menentukan sikap akan mengambil keputusan apa atas bencana longsor tersebut. Pasalnya, pemerintah masih menunggu hasil dari tim investigasi.

"Kita tidak bisa mengambil keputusan apapun sebelum tim investigasi itu menuntaskan pekerjaannya sehingga kita ketahui apa penyebabnya. Namun saya kira Freeport sekarang sudah menyetop operasinya," pungkasnya.

Data terakhir dari Direktur Jenderal Mineral dan Pertambangan, Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, dari korban yang berhasil dievakuasi, 19 pekerja meninggal, 5 luka dan dirujuk ke Jakarta, sementara 5 lain cedera ringan sehingga cukup dirawat di Tembaga Pura.

Menurut Thamrin saat ini tim yang terdiri dari 5 orang inspektur sedang fokus untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam lobang pertambangan. Evakuasi ini melibatkan semua instansi, mulai dari kepolisian, inspektur tambang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Thamrin juga menjelaskan, semua kegiatan pertambangan di PT Freeport Indonesia di Papua untuk sementara waktu dihentikan sejak 14 Mei lalu. Dengan demikian, secara otomatis juga akan mengurangi pendapatan. (mdk/noe)