Hatta: Ada yang SMS saya marah karena Freeport diperpanjang

Merdeka.com - Menko Perekonomian Hatta Rajasa memastikan belum ada keputusan apapun yang diambil terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang yang berafiliasi ke Amerika Serikat itu masih mengikuti kesepakatan kontrak lama yang berakhir pada 2021.

Pernyataan itu dia buat karena beredar informasi bahwa kontrak Freeport telah diperpanjang pemerintah hingga 2041. "Banyak yang simpang siur, ada yang SMS ke saya marah-marah 'kenapa Freeport sudah diperpanjang', saya jawab malah belum tahu. Dari mana ya infonya," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4).

Hatta memastikan, perpanjangan kontrak karya tidak mungkin dilaksanakan pemerintahan sekarang. Alasannya, masa berlaku masih lama, sehingga itu sepatutnya merupakan keputusan kabinet baru.

"Misalnya, kalau ada kontrak berakhir 2030, mendesak tidak untuk diperpanjang sekarang?" kata mantan menteri perhubungan ini.

Dia memastikan, pembicaraan yang sudah dilaksanakan dengan Freeport maupun tambang lain pemegang Kontrak Karya barulah sebatas renegosiasi. "Memang belum ada perpanjangan," ujarnya.

Freeport merupakan salah satu tambang tembaga dan emas yang beroperasi paling lama di Indonesia. Kontrak mereka pertama kali diteken pada 1967. Perpanjangan telah dilakukan dua kali, seluruhnya di era Presiden Soeharto.

Dalam salah satu poin renegosiasi, pemerintah mewajibkan Freeport menjalankan divestasi dengan melepas 30 persen saham. Sesuai, Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengamanatkan, perusahaan tambang berkewajiban mendivestasikan 51 persen sahamnya.

Tapi Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar mengakui, pihaknya hanya mendesak tambang AS itu melepas 30 persen saham saja. Alasannya Freeport maish butuh akumulasi modal untuk membangun tambang bawah tanah di Grasberg, Papua.

"Pemerintah mintanya 30 persen. Itu 51 persen kan maksimum tergantung investasinya. Kan di Indonesia itu belum ada underground (tambang bawah tanah). Indonesia itu butuh intangible aset (aset tak tampak), keahlian, dan sebagainya," kata Sukhyar.

Dalam wawancara dengan televisi Jerman, Deutsche Welle, (11/11/2013), Wakil Presiden Bidang Teknis Freeport Indonesia Ruby Seba mengatakan pihaknya berusaha untuk mendapat perpanjangan Kontrak Karya hingga 2041. Mereka ingin membangun penambangan terbesar dunia di Grasberg.

"Akan menjadi tidak adil jika kami menyisihkan uang untuk investasi dan tiba-tiba kontrak kami diputus," kata dia.