Harta Obligor Bank Asia Pasific yang Disita Satgas BLBI Bisa Tetap Beroperasi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa harta terkait obligor PT Bank Asia Pasific atas nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Harjono dan pihak terafiliasi yang disita Satgas BLBI masih bisa tetap beropasi. Harta berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya masih tetap beroperasi, namun di bawah pengelolaan negara.
"Ini banyak kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan termasuk fasilitas umum, fasilitas olahraga, hotel, lapangan golf dan sebagainya, itu terus silakan beroperasi tetapi sekarang di bawah pengelolaan negara tidak lagi di bawah aset PT Bogor Raya development," kata Menkopolhukam dalam acara penyitaan aset PT Bogor Raya Development, di Klub Golf Bogor, Rabu (22/6).
Adapun tanah dan bangunan yang berdiri atas nama PT Bogor Raya Development, PT Asia Pacific Permai, dan PT Bogor Raya Estatindo seluas total keseluruhan 89,01 Ha, berikut lapangan golf dan fasilitasnya serta 2 buah bangunan hotel, yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut perkiraan awal nilai aset yang disita tersebut sebesar kurang lebih Rp2 triliun.
Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban menegaskan kembali bahwa sesuai arahan dari Menkopolhukam bahwa operasional dari aset yang disita tetap beroperasi sebagaimana mestinya.
"Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko tadi ini dalam pengawasan Satgas BLBI tidak mengurangi operasional dari aset ini. Jadi, silakan beroperasi karena Pemerintah juga mengerti bahwa ada kegiatan di sini," jelas Rionald Silaban.
Penyitaan Berikutnya
Untuk saat ini, Satgas BLBI baru menyita aset lahan dengan total keseluruhan 89,01 Ha, namun ke depannya masih akan ada lahan-lahan di kawasan Bogor yang menyusul disita, tapi Rionald tidak menjelaskan rinciannya.
"Saya jawab, jadi akan ada banyak yang untuk hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko,adalah sekitar 89 Ha itu yang terkait dengan kegiatan kita hari ini. Tapi akan ada banyak lahan yang akan kita sita di daerah sekitar sini," katanya.
Menkopolhukam Mahfud MD berharap sesudah penyitaan ini satgas BLBI melanjutkan langkah-langkah berikutnya, sesuai dengan yang telah dibuat di dalam urutan prioritas.
Sehingga sampai tahun 2023 daftar prioritas penagihan dapat terselesaikan. Selain itu, Menkopolhukam juga mengingatkan terkait obligor yang dipanggil segera menyiapkan diri.
"Sekarang sudah dipanggil, supaya segera menyiapkan diri dengan seluruh data yang tersedia, sehingga kita nanti akan segera melakukan eksekusi karena di tempat pernyitaan ini, yaitu PT Bogor Raya development," tutup Mahfud.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banjir Demak, BRI Peduli Salurkan Makanan Saji Tiap Hari
Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Demak.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaBukti Tak Ada Lapangan Kerja di Indonesia: Pengusaha Kecil-kecilan Menjamur, dari 100 Rumah Saja Ada 25 Warung
Bank Dunia yang menyebut Indonesia harus bisa menyediakan lapangan kerja berkualitas agar bisa menjadi negara berpendapatan tinggi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BRI Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir di Muratara
Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan bantuan tanggap darurat Peduli Bencana banjir di Muratara.
Baca SelengkapnyaKepala BNPB Sebut Indonesia sedang Hadapi Anomali Bencana Alam
BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaPBNU Minta Satgas Pangan Bergerak Jaga Stabilitas Harga Beras Jelang Ramadan
PBNU meminta satgas Pangan Polri terus bergerak menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaBank BPD Bali Ungkap Kesiapan Penyelenggaraan Pungutan Wisatawan Asing
BPD Bali memiliki peran strategis karena ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai bank persepsi.
Baca SelengkapnyaTernyata, Ini Alasan OJK Cabut Izin BPR Bank Purworejo
OJK telah menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS).
Baca SelengkapnyaDetik-Detik Atap SMA Negeri 1 Ciampea di Bogor Ambruk, Sejumlah Siswa Dikabarkan Luka-Luka
Atap ambruk diduga tak kuat menahan tingginya debit air hujan yang mengguyur Bogor sejak Kamis dini hari.
Baca Selengkapnya