Merdeka.com - Di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk, harga rumah dipastikan akan terus naik, termasuk rumah murah bersubsidi. Rupiah yang masih belum bergairah melawan USD, membuat harga bahan baku impor melonjak tinggi. Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga mempengaruhi harga jual rumah.

Deputi Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo, mengakui komponen impor dari rumah akan terjadi lonjakan harga. Rumah murah harga Rp 88 juta hingga Rp 95 juta terancam punah.

"Perkembangan kenaikan selain Rupiah yang berpengaruh itu harga BBM ini mempengaruhi upah dan bahan. Karena dipengaruhi transportasi. Sedangkan penurunan nilai tukar ini berpengaruh pada komponen impor rumah sederhana di besi, logam, kaca, cat," ucap Sri saat ditemui di kantornya.

Selain itu, perkembangan ekonomi sekarang juga sangat terasa memberatkan karena disusul kenaikan harga tanah di Jabodetabek.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pihaknya telah menyetujui kenaikan sebesar 30 persen untuk harga jual perumahan. "Dari Kemenpera sudah keluar persetujuannya, naik 30 persen, sejak sebulan lalu," katanya.

Dari data Kemenpera, harga rumah murah zona satu (Non-Jabodetabek dan Non-Papua) naik menjadi Rp 105 juta, dari sebelumnya Rp 88 juta. Sedangkan Jabodetabek masuk zona dua. Harga rumah murah di sekitar Ibu Kota menjadi Rp 115 juta dari Rp 95 juta.

Khusus zona tiga (Papua) rumah murah sekarang dibanderol Rp 165 juta per unit, dari sebelumnya Rp 145 juta. Sekarang, Kemenpera sedang menunggu keputusan Kementerian Keuangan soal pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 10 persen buat rumah murah. Diharapkan, meski mengalami kenaikan harga, pembeli tidak terlalu terbebani.

Direktur PT Ciputra Residence Mary Octo Sihombing menyambut baik rencana kenaikan harga rumah ini. Menurutnya, kenaikan harga rumah membuat sektor ini bergairah dan tumbuh akibat kredit perbankan mulai membanjiri.

"Kita melihatnya, pitanya semakin lebar yang mau digarap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu," ujarnya.

Namun pengembang masih mengeluhkan kebijakan kenaikan harga yang selalu berkejaran dengan waktu. Hasilnya, saat kebijakan itu ditetapkan, harga properti naik sehingga berdampak pada tidak terserapnya jumlah rumah yang dibangun secara optimal.

Padahal, Real Estate Indonesia (REI) telah menargetkan kenaikan produksi rumah tahun depan. REI mematok setidaknya 100.000 unit rumah subsidi akan dibangun di 2014.

"Ya mudah-mudahan 100.000 unit di tahun depan tercapai, tahun ini saja kita mencapai 80.000 unit. Meski tahun depan tahun pemilu kami tetap optimis," ujar Ketua Umum REI Setyo Maharso.

Dia meyakini target itu bakal terealisasi asalkan ada kelonggaran dari kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) soal uang muka kredit rumah. "Ini kan untuk kelas rendah, kami sudah usulkan ke bank uang mukanya 1 persen dan sudah disetujui, tapi kan BI mintanya uang muka 5-7 persen," jelas dia.

Selain itu, tingginya suku bunga kredit akibat kenaikan BI Rate turut membuat masyarakat takut memiliki rumah. Pasalnya, kenaikan kredit berimbas pada meningkatnya beban hidup apalagi bagi kalangan ekonomi kecil.

Oleh karena itu, Kementerian Perumahan Rakyat sedang mengupayakan proses KPR yang menggunakan FLPP tanpa uang muka untuk mengurangi beban masyarakat. Untuk itu, Kementerian tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI).

Sri Hartoyo menjelaskan KPR-FLPP tanpa uang muka ini memungkinkan diterapkan. Ini lantaran kredit macet untuk murah di bawah 1 persen. Selain itu, KPR-FLPP ini juga dijamin oleh BUMN asuransi, Askrindo. Resiko bank menyalurkan kredit sangat kecil. Ini membuat penyaluran kredit untuk rumah subsidi semakin aman.

Pemerintah berharap meski terjadi kenaikan tahun depan namun masyarakat tetap mampu mengusahakan kepemilikan rumah.