Merdeka.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, ikut menyoroti harga rumah menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilainya terlampau mahal. Berdasarkan rencana, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 36 unit rumah menteri di ibu kota baru bermodal anggaran Rp519,06 miliar melalui skema multiyears contract (MYC) 2022-2024.

Bila dihitung, harga rumah menteri di IKN Nusantara berkisar Rp14,4 miliar per unit. Lasarus menilai angka itu masih terlalu besar, lantaran biaya pembangunannya sudah gratis tanah.

"Sementara tanah di sana kan pemerintah sudah tidak beli. Kalau kita kan hanya harga bangunan ini, tanah kan sudah hibah statusnya. Kalau Invetasi, tolong jangan dimunculkan di APBN," kecam Lasarus dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Eselon I Kementerian PUPR, Rabu (25/1).

Lasarus lantas mempertanyakan, apakah anggaran Rp14,4 miliar untuk satu unit rumah menteri di IKN sudah termasuk isi semisal tempat tidur dan lainnya.

"Kalau di Jakarta itu mungkin tidak terlalu mahal, karena tanahnya juga mahal. Tapi kalau di sana kan sudah tidak beli (tanah). Kalau itu Investasi ya sudah tidak kita bicarakan. Rapi kalau itu APBN, tolong itu dihitung ulang," tegasnya.

Adapun menurut Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, sebanyak 36 hunian untuk menteri di IKN berbentuk rumah tapak yang memiliki 2 lantai dan 1 lantai semi-basement.

Pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri ini berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN), dan berada di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Desain yang disiapkan untuk rumah menteri di IKN terdiri dari dua tipe yakni downslope dan upslope atau hunian di lahan berkontur atau perbukitan. Dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com