Harga Minyak Dunia Tinggi, Sri Mulyani Pastikan Subsidi Energi Rp502 T Bakal Jebol

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, anggaran kompensasi dan subsidi energi tahun ini akan lebih dari Rp 502,4 triliun. Hal ini sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia (ICP) di pasar global namun pemerintah belum melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan nilai keekonomiannya.

"Subsidi yang sudah kita siapkan Rp 502 triliun ini akan terlewati," kata Menteri Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8).

Dia menjelaskan saat ini harga minyak dunia terus meningkat. Rata-rata harganya sudah mencapai USD 105 per barel. Padahal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 harga minyak dunia diasumsikan USD 100 per barel.

"Kalau kita melihat harga minyak masih USD 105 per barel," kata Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap Dolar juga terus melemah dari yang diasumsikan. Ini sebagai akibat pengetatan moneter yang dilakukan banyak negara karena mengalami kenaikan inflasi yang tinggi.

"Extrem trade yang tadi mengakibatkan pengetatan moneter dan pelemahan 5 persen di Rp 14.750," kata dia.

Anggaran Subsidi Sudah Dinaikkan 3 Kali Lipat

Sebenarnya kata dia, tahun ini anggaran untuk kompensasi dan subsidi energi hanya Rp 155 triliun. Namun dengan dinamika yang ada, pemerintah meminta izin kepada DPR untuk menambah anggaran 3 kali lipat dari yang dianggarkan.

"Karena 2 hal syok dari sisi price, harganya ditahan dan dikasih bantalan sosial ini sampai dengan menggunakan resource Rp 502 triliun," kata dia.

Maka dari itu, Menteri Sri Mulyani mengatakan APBN 2023 dirancang dengan tema optimis dan tetap waspada. APBN sebagai instrumen negara harus mewaspadai dampak geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum bisa diprediksi berakhirnya.

"Geopolitik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat dan kita tidak pernah tahu kapan berakhir dan dalam bentuk apa," kata dia.

Artinya, kondisi di tahun depan masih sangat penuh ketidakpastian yang tinggi. "Ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi, makanya policy kita harus menjaga dengan waspada," pungkasnya.