Merdeka.com - Pemerintah mengisyaratkan batal membangun waduk Ciawi jika harga pembebasan lahannya kelewat tidak masuk akal. Sejauh ini, pemerintah masih berupaya meminta masyarakat untuk menurunkan harga lahannya. 

"Waduk Ciawi kan kalau mahal sekali, pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membebaskan lahan, ya tidak akan dibangun. Terlalu mahal kan tidak bisa," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di kantornya, Jakarta, Senin (24/2).

"Tapi tetap kita berusaha negosiasi harga lebih kecil. Jangan sampai pengaruhnya kecil, kita membuang anggaran besar," lanjut Djoko.

Menurutnya, Kementerian PU dengan Pemprov DKI Jakarta telah berbagi tugas normalisasi 13 sungai untuk menanggulangi banjir. Kementerian PU menganggarkan Rp 600 miliar, sedangkan Pemprov DKI Rp 800 miliar untuk proyek bernama Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), telah groundbreaking pada  April 2013.

"Kali Angke, Sunter, Cengkareng kita yang kerjakan. Saya senang media menyampaikan kegiatan non fisik. Jangan buang sampah, tinggal di bantaran kali. Kalau itu tidak dilakukan ya tiap tahun banjir. Kegiatan fisik harus diimbangi nonfisik," jelasnya.

Seperti diberitakan, Pemprov DKI berniat membangun Waduk Cimahi dan Sukamahi untuk mengurangi debit air yang mengalir ke Ibu Kota. Sayangnya, harga pembebasan lahan kelewat mahal, mencapai Rp 15 juta per meter persegi.

"Keinginan saya sama gubernur sama, kita mau kurangi debit air ke Jakarta. Berkurang 17 persen kan lumayan. Tapi kalau diperas, emang gubernur enggak logika orangnya," jelas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pekan lalu.